Maruli Siahaan: Dugaan Pelecehan Seksual di Lingkungan USU Harus Ditangani Tegas, Korban Wajib Dilindungi dan Tidak Boleh Takut Melapor

Saya juga mendorong Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk turut melakukan pendampingan dan memberikan rekomendasi dalam penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Mengingat sebagian besar korban merupakan perempuan, pendekatan yang berperspektif korban sangat diperlukan agar proses pemulihan berjalan optimal.

Kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polrestabes Medan, saya berharap koordinasi dengan Satgas PPKS USU terus dilakukan. Apabila terdapat laporan resmi dari korban beserta alat bukti yang cukup, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Kasus ini juga harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk memperkuat implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), membangun mekanisme pelaporan yang aman, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

“Kampus adalah ruang untuk menuntut ilmu, membangun karakter, dan mencetak generasi penerus bangsa. Tidak boleh ada mahasiswa yang kehilangan rasa aman karena menjadi korban kekerasan seksual. Saya akan terus mengawal agar setiap korban memperoleh perlindungan, setiap laporan diproses secara adil, dan apabila terbukti bersalah, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Negara harus hadir melindungi korban dan memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.”