Maruli Siahaan: Dugaan Pelecehan Seksual di Lingkungan USU Harus Ditangani Tegas, Korban Wajib Dilindungi dan Tidak Boleh Takut Melapor

Medan, 14 Juli 2026 – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dugaan kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang melibatkan dua mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Kedokteran. Berdasarkan informasi yang berkembang, puluhan korban telah menyampaikan pengakuan dan sebagian telah menyerahkan bukti kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) USU.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I yang meliputi Kota Medan, saya memandang kasus ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan internal kampus semata. Apabila dugaan tersebut terbukti, maka peristiwa ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap harkat, martabat, serta rasa aman sivitas akademika yang harus ditangani secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Saya mengapresiasi langkah awal Universitas Sumatera Utara melalui Satgas PPKS yang telah menerima pengaduan para korban dan melakukan proses verifikasi. Namun demikian, proses tersebut harus dilakukan secara objektif, berpihak pada perlindungan korban, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang masih berstatus terduga.

Saya mendorong seluruh korban yang memiliki pengalaman maupun bukti untuk tidak takut melapor, baik kepada Satgas PPKS maupun kepada aparat penegak hukum. Negara telah memiliki perangkat hukum yang memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual sehingga setiap laporan harus ditindaklanjuti secara serius.

Saya juga mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan pendampingan dan perlindungan kepada para korban apabila dibutuhkan, terutama apabila terdapat ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, maupun risiko reviktimisasi selama proses hukum berlangsung.

Selanjutnya, saya meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus ini guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan kelompok rentan.