Fraksi Golkar DPRD NTT Ingatkan Penjabat Gubernur Soal Keuangan Daerah

Fraksi Golkar juga meminta perhatian pemerintah daerah agar di waktu yang akan datang lebih cermat dalam perencanaan pembangunan sehingga tidak terjadi duplikasi alokasi kegiatan dari beberapa sumber pembiayaan pada suatu wilayah, dan tidak terjadi vakum kegiatan pada wilayah lain.

Demikan pula dengan alokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ada yang memperoleh alokasi dari tiga sumber, tapi ada yang mendapat alokasi dari satu sumber yang jumlahnya tidak memadai. Perlu diatur keseimbangan alokasi sesuai tugas pokok dan fungsi OPD sehingga sasaran pelayanan minimal dapat terpenuhi.

Merujuk pada analisis para ahli, Fraksi Golkar mengingatkan bahwa keuntungan bersih Bank NTT menurun yang berdampak pada kemungkinan menurunnya dividen bank sebagai bagian dari PAD.

“Demikian pula masalah managemen Bank NTT, masalah hukum pergantian Dirut yang kini menang di pengadilan yang jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, akan menurunkan kepercayaan publik di era persaingan perbankan yang tinggi. Fraksi Partai Golkar mendukung langkah Saudara Penjabat Gubernur selaku pemegang saham pengendali mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa untuk merumuskan kebijakan dan langkah yang tepat menghadapi permasalahan yang dihadapi kini demi keberlanjutan Bank NTT,” urai Oematan.

Selain itu Fraksi Partai Golkar juga meminta Penjabat Gubernur, jika ada pekerjaan proyek yang bermasalah agar tidak dilanjutkan dengan sumber dana lain, tapi harus diaudit terlebih dahulu untuk mengetahui letak tanggung jawab pelaksanaannya. Dengan demikan akan tercapai prinsip efisien, ekektif dan akuntabilitas dalam pengelolaan program/kegiatan.