Fraksi Golkar DPRD NTT Ingatkan Penjabat Gubernur Soal Keuangan Daerah

kabargolkar.com - Fraksi Partai Golkar DPRD NTT mengingatkan Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, beragam soal menyangkut keuangan Pemda NTT.

Untuk itu Penjabat Gubernur perlu berhati-hati dengan menerapkan sikap disiplin, hemat dan cermat dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2024 mendatang.

Sikap yang disuarakan Fraksi Golkar DPRD NTT ini merujuk pada kondisi keuangan Pemda NTT yang tidak mudah.

“Di Tahun Anggaran 2024 kita akan menghadapi kondisi sangat memrihatinkan dan menantang dalam pengelolaan APBD. Kita memasuki puncak tahun politik yakni menyukseskan pelaksanaan permilu legislatif, pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah dengan sejumlah konsekuensi keterbatasan penyediaan anggaran. Secara nasional kita juga menghadapi pengaruh kebijakan keuangan global dan krisis pangan. Bersamaan itu, pemerintah daerah membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman PEN yang cukup besar,” urai John Oematan, Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD NTT saat membacakan pendapat akhir fraksinya terhadap RAPBD NTT 2024 pada rapat paripurna DPRD NTT, Selasa (14/11/2023) malam.

Fraksi Golkar mengingatkan Penjabat Gubernur NTT harus mengawal dan memastikan realisasi 100 persen PAD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1,8 triliun.

“Pengalaman lalu menunjukkan bahwa dengan berbagai masalah yang dihadapi membuat realisasi PAD selalu di bawah target, sehingga perlu mendayagunakan ASN, terutama yang bertanggung jawab atas pemasukan PAD. Hai ini dilakukan Fraksi Partai Golkar untuk memastikan salah satu kinerja terukur dalam masa kepemimpinan Penjabat Gubernur NTT 2023/2024 yaitu realisasi PAD tahun anggaran 2024 mencapai 100 persen,” jelas Oematan.

Secara nasional Provinsi NTT juga menghadapi pengaruh kebijakan keuangan global dan krisis pangan. Apalagi Provinsi NTT juga akan membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman PEN yang cukup besar.

Untuk itu Fraksi Partai Golkar meminta Penjabat Gubernur untuk berhati-hati dengan menerapkan sikap disiplin, hemat dan cermat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2024.

“Kami meminta Saudara Penjabat Gubernur untuk menjaga tertib dan disiplin anggaran dengan menghindari pengeluaran-pengeluaran mendahului perubahan anggaran, terutama dalam memanfaatkan pos BTT (belanja tidak terduga) dengan argumentasi yang mendatangkan perdebatan,” tegas Oematan.