Fraksi Golkar DPRD Badung Beri Sejumlah Catatan untuk 3 Raperda Ini

Sedangkan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Fraksi Golkar memandang perlu diantisipasi dengan regulasi penyelenggaraan bangunan gedung yang selaras antara pengaturan administratif dan teknis. Dengan demikian, proses pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan terwujud bangunan gedung yang andal, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

“Estetika dan etika bangunan tetap mengedepankan kearifan lokal bangunan. Bentuk bangunan dan ornamen bangunan menjadi penciri utama bangunan berarsitektur Bali. Fraksi Golkar sependapat ranperda ini ditetapkan menjadi peraturan daerah,” sebutnya.

Sementara untuk Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, disebutkan pendapatan Badung dirancang Rp 8,3 triliun dengan PAD Rp 7,5 triliun dan pendapatan transfer Rp 743 miliar. Terhadap postur pendapatan dan belanja APBD induk tahun Anggaran 2024 itu, disebutkan perlu kiranya mendapatkan pembahasan lebih lanjut, akibat adanya regulasi baru tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten Badung. Disoroti pula penurunan dari pendapatan transfer cukup besar sebanyak 15 persen.

“Penurunan pendapatan transfer sebesar 15 persen dari APBD induk tahun 2023, perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut terhadap kondisi tersebut. Selain itu, alokasi anggaran pendidikan, yang merupakan belanja mandatori sebesar 20,14 persen dari total belanja daerah demikian juga alokasi anggaran kesehatan sebesar 12,83 persen, dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan target yang direncanakan,” kata Suweni.