Kabar Golkar

Fraksi Golkar DPRD Badung Beri Sejumlah Catatan untuk 3 Raperda Ini

Oleh · · Kabar Parlemen

Anggota Fraksi Golkar Ni Ketut Suweni saat membacakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna di DPRD Badung, Rabu (11/10). (Photo: ist/Nusabali)
Anggota Fraksi Golkar Ni Ketut Suweni saat membacakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna di DPRD Badung, Rabu (11/10). (Photo: ist/Nusabali)

kabargolkar.com - Tiga Fraksi di DPRD Badung memberikan Pemandangan Umum (PU) saat Rapat Paripurna di DPRD Badung, Rabu (11/10). Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Golkar DPRD Badung memberikan sejumlah catatan terkait dengan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan ditetapkan menjadi Perda.

Rapat paripurna DPRD Badung dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi para wakil Ketua DPRD yaitu I Wayan Suyasa dan Made Sunarta. Selain itu, hadir pula Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, para anggota DPRD dan pejabat di lingkungan Pemkab Badung.

Adapun tiga Raperda yang dimaksud yakni Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG) dan Raperda Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. PU Fraksi Golkar DPRD Badung dibacakan oleh Ni Ketut Suweni.

Pertama, Fraksi Golkar memberikan masukan untuk Raperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pada prinsipnya, Fraksi Golkar menyetujui. Hanya saja, meskipun daerah atau negara memiliki kewenangan atau kedaulatan pajak (belasting souvereigniteit), tetapi tetap harus berdasarkan hukum.

“Di satu sisi, kewenangan daerah di bidang perpajakan daerah (penguatan local taxing power) semakin luas. Sedangkan di sisi lain, adanya penerapan closed list system dalam pemungutan pajak hendaknya betul-betul mempertimbangkan kedua kepentingan antara wajib pajak dengan fiskus, yang sejatinya juga warga Badung,” ujarnya.

Menurut Fraksi Golkar, berdasarkan rancangan perda, pasal 4 disebutkan bahwa pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Opsen, PKB, dan Opsen BBNKB. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak salah satunya adalah BPHTB. “Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan kami fraksi partai golkar mendorong agar pengenaan pajak BPHTB mengacu kepada harga transaksi,” tegasnya.