Perhatikan Kesejahteraan Guru Honorer, Fraksi Golkar Minta Pemkab Karawang Pertahankan Alokasi Anggaran PPMS

Seperti diketahui bersama, P3K guru ini sebelumnya merupakan guru honorer yang telah diangkat oleh pemerintah sebagai seorang ASN, namun bukan berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2021 lalu yang bersamaan dengan pembukaan CPNS.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK tersebut, lanjutnya, PPPK atau P3K guru ini merupakan Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, sehingga dapat diangkat berdasarkan dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan fungsional di lingkungan pemerintahan daerah setempat.

"PPPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPPK yang diangkat negara, akan melaksanakan tugas jabatan yang disertai dengan diberikannya gaji sesuai dengan golongan dan masa kerja golongannya," ulasnya.

Biasanya, kata dia, untuk menjadi seorang guru yang status kepegawaiannya adalah PNS, seseorang perlu mengikuti ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, sesuai ketetapan dari BKN, di tahun 2021 tidak ada seleksi CPNS untuk guru.

"Bagi Dik Lulus yang ingin menjadi guru, Dik Lulus harus mengikuti seleksi PPPK. Pada tahun 2021, Kemdikbud membuka 1 juta formasi guru honorer di seleksi PPPK. Adapun besaran gaji seorang PPPK bagi guru, merupakan besaran gaji yang sebelumnya dikenakan perhitungan pajak penghasilan. Di mana hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," beber Ibe.

Selain itu, kata dia, PPPK guru juga bisa mendapatkan kenaikan gaji yang di mana kenaikan gaji PPPK guru ini umumnya digolongkan menjadi dua. Yaitu kenaikan gaji berkala, dan kenaikan gaji istimewa yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Ketentuan tersebut diatur dengan lebih mendetail di Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara," jelasnya.

Tak hanya menerima gaji, kata Ibe menambahkan, seorang PPPK guru juga akan menerima tunjangan yang sama seperti tunjangan PNS pada instansi pemerintahan yang menjadi tempat para guru PPPK bekerja nantinya.

"Tunjangan PPPK guru ini diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan, sebagaimana berlaku bagi PNS. Tunjangan tersebut terdiri dari tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, dan tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya," pungkasnya.