Perhatikan Kesejahteraan Guru Honorer, Fraksi Golkar Minta Pemkab Karawang Pertahankan Alokasi Anggaran PPMS

kabargolkar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang diminta untuk tetap mengalokasikan anggaran Peningkatan Mutu dalam Manajemen Sekolah (PMMS). Hal itu bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan guru honorer agar kian meningkat pada 2024 mendatang.

Demikian diutarakan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Asep Syaripudin kepada Kantor Berita RMOLJabar pada Rabu (2/8) petang.

Dikatakan pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Karawang itu, dalam pembasahan KUA-PPAS APBD tahun 2024 di internal Komisi IV bersama mitra kerja yang utamanya itu Disdikpora Karawang, pihaknya melihat adanya perubahan anggaran yang terjadi di dalam program PMMS yang peruntukanmya itu digunakan untuk pengangkatan guru honorer pada 2024.

"Kami berharap alokasi anggaran PMMS yang sebelumnya ini diperuntukan bagi guru honorer yang belum terakomodir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2022 dan 2023, bisa tetap dialokasikan pada program semula agar diangkat menjadi seorang P3K guru. Artinya, Pemkab Karawang tidak mengubah jumlah besaran alokasi anggaran PPMS untuk pengangkatan guru honorer sebagai P3K di tahun 2024 karena sesuai dengan tujuannya, yakni meningkatkan kesejahteraan para guru honorer yang masih tersisa di Kabupaten Karawang," ungkapnya.

Pasalnya, lanjut politisi Partai Golkar asal Dapil III Karawang ini, bahwa ihwal perubahan anggaran itu terjadi dikarenakan adanya konsekuensi terhadap sejumlah guru honorer yang diangkat sebagai seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) pada 2023.

"Dengan ditetapkannya alokasi anggaran di dalam program PMMS yang setiap tahunnya itu selalu rutin dialokasikan bagi para guru honorer, dapat meningkatkan kesejahteraan para guru maupun tenaga kependidikan lainnya yang masih berstatus sebagai honorer. Kami yang ada di Komisi IV DPRD Karawang, utamanya yang ada di dalam Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa kami tetap konsisten dalam mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer yang belum terekrut diangkat sebagai PKKK guru," tegasnya.