Fraksi Partai Golkar Soroti Dugaan Mark Up Harga Tanah Hingga 400%, Usul Pemda Limapuluh Kota Tempuh Jalur Hukum

Ditekankan Afri Yunaldi, terkait dengan belanja modal. Sehubungan hal ini, menurut Fraksi Partai Golkar, juga perlu adanya penjelasan dari Pemerintah Daerah khususnya terkait dengan Realisasi Belanja Modal Tanah.

“Sebagaimana yang kita lihat pada tahun 2022 Realiasasi Belanja Modal Tanah hanya terealisasi sebesar 22,95 % dari jumlah yang dianggarkan. Bahkan, dalam medsos sudah diviralkan bahwa terdapat Mark Up harga 400% harga tanah tersebut. Kalau ini tidak benar, Pemda perlu menempuh jalur hukum terhadap orang-orang terlibat dalam keterangan palsu ini,” pinta Afri Yunaldi.

Dikatakan Afri Yunaldi, guna menyikapi rendahnya realisasi Belanja Modal Tanah ini di tahun 2022, Fraksi Golkar menilai selain dibutuhkan penjelasan sebab dan kendala juga dibutuhkan penjelasan mengenai langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah agar hal serupa khsusnya untuk tahun anggaran 2023 tidak terjadi lagi.

Tak hanya itu, Afri Yunaldi, juga meminta penjelasan dari Pemda terhadap saldo akhir Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.215.681.606,54,-.

Menurutnya, kalau ini benar ada uangnya, kenapa ada tunda bayar, karena seharusnya uang ini tentu dapat digunakan.

Kemudian terkait dengan neraca, sebagaimana yang kita lihat dan baca, per 31 Desember 2022 Nilai Kewajiban khususnya terkait Utang Belanja yaitu sebesar Rp. 40.496.216.166,10.

Dikatakan Afri Yunaldi, Fraksi Golkar memandang ini penting juga untuk dijelaskan oleh Pemerintah Daerah agar semua pihak mengetahui termasuk masyarakat. Penjelasan tersebut diharapkan komprehensif baik faktor penyebab maupun langkah-langkah yang telah dilakukan serta yang akan dilakukan baik untuk mengatasi Utang Belanja tersebut maupun untuk menghindari agar hal serupa tidak terjadi lagi ditahun-tahun mendatang.

Sementara itu menjawab pandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Golkar, Plt Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Rabu 14 Juni 2023 menjelaskan dengan sangat gamblang terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.