Fraksi Partai Golkar Soroti Dugaan Mark Up Harga Tanah Hingga 400%, Usul Pemda Limapuluh Kota Tempuh Jalur Hukum

kabargolkar.com - Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Afri Yunaldi, dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung Selasa (6/6/2023) menyampaikan poin penting terkait dengan Nota Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2022 yang telah disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna tanggal 5 Juni 2023 kemaren.

Menurut Afri Yunaldi, hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sumbar tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian ) yang ke-8 sejak tahun 2015.

“Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan serta apresiasi yang tinggi atas perolehan tersebut. Namun demikian, opini WTP ini bukan menjadi tujuan utama dalam pelaporan keuangan. Tetapi pelaporan tersebut menjadi sumber inspirasi yang sangat strategis dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan kinerja pemerintah dalam menerima, melakukan, dan mempertanggungjawabkan Keuangan Daerah yang telah dituangkan dalam APBD,” ungkap Afri Yunaldi.

Pada kesempatan tersebut Afri Yunaldi mengkritik capaian realisasi PAD khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah 56,01% dan Retribusi Daerah masih sangat rendah bahkan terhadap realisasi Retribusi Daerah hanya sebesar 40,74 %.

“Kondisi seperti ini tentu butuh penjelasan dan keterangan dari Pemerintah Daerah atau OPD yang bertanggung jawab untuk itu,” ujar Afri Yunaldi.

Kemudian menyangkut dengan pendapatan daerah, ulas Afri Yunaldi, Fraksi Partai Golkar meminta harus benar-benar berpedoman kepada pendapatan daerah 3 tahun terakhir, sehingga prediksi pendapatan yang akan diperoleh menjadi maksimal pada tahun berikutnya. Akibatnya PAD yang diperoleh benar-benar sesuia dengan proyeksi pendapatan pada tahun berikutnya.

“Mengapa hal ini penting untuk dijelaskan, agar kita semua tahu dan paham penyebab atau kendala mengapa realisasi PAD khususnya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak maksimal?.Kemudian mengapa ini penting untuk dijelaskan, juga demi adanya tranparansi tidak hanya tranparansi anggaran juga tranparansi kinerja. Hal demikian agar ditahun-tahun mendatang segala kendala dan hambatan yang dapat mengakibatkan rendahnya reslisasi PAD di Kabupaten Limapuluh Kota bisa diatasi dan dicarikan solusi terbaiknya,” ujar Afri Yunaldi.