Fraksi Golkar DPRD Kota Tegal Beri Catatan Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022

Perlu ada pembenahan dalam indikator DID agar perolehannya bisa maksimal di Tahun 2023, seperti penggunaan produk dalam negeri dalam APBA 2023 dimaksimalkan. Percepatan dalam belanja daerah Tahun 2023.

Dukungan belanja daerah terhadap kegiatan untuk dapat menurunkan kemiskinan, pengangguran dan stunting dalam Tahun 2023.

Terhadap LHP BPK atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2022 dan pemerintah kota tegal telah menindaklanjuti yang telah disusun dalam rencana aksi (action plan) maka, pemerintah Kota Tegal supaya menyelesaikan tindak lanjut tersebut secara tuntas karena, dari 259 temuan yang 245 sudah sesuai dan yang belum selesai masih ada 14 yang belum ditindak lanjuti.

"Dalam upaya mempertahankan perolehan Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan kerja keras dari segenap jajaran," pungkas Muslim.