Fraksi Golkar DPRD Kota Tegal Beri Catatan Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Parlemen
kabargolkar.com - Pemandangan Umum (PU) Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tegal Anggaran 2022disampaikan oleh M Muslim pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Kamis (15/6/2023).
"Fraksi kami setelah mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022 ternyata masih ditemukan adanya beberapa kelemahan dalam pengendalian intern maupun ketidak patuhan terhadap peraturan perundangan," kata Muslim.
Kelemahan itu diantaranya pemborosan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bedasarkan kelangkaan profesi sebesar Rp 1.736.840.500 sehingga menimbulkan pemborosan atas pembayran TPP.
Selanjutnya kelebihan pembayaran honorarium pelaksana kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebesar Rp 753.252.250 sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp 753.252.250,-.
Dan kelebihan pembayaran pekerjaan belanja modal infrastruktur pada empat DPA sebesar Rp 271.332.000 sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 271.332.000.
"Oleh karena itu Fraksi Gerindra Golkar DPRD Kota Tegal mohon ada penjelasan," terang Muslim.
Sebelum mengakhiri PU ini, Fraksi Golkar menyampaikan beberapa saran dan pendapat seperti, realisasi pendapatan dan dana transfer dari pemerintah pusat, yang proyeksinya tidak akurat dan jauh dari potensinya sehingga tidak mencapai target.
Saran fraksi adalah agar hal yang sama tidak terulang pada tahun berjalan diharapkan dalam menyusun mengalokasikan pendapatan daerah pada OPD yang menghasilkan pendapatan terlalu tinggi. Hal itu sehingga tidak mencapai target kecuali untuk dana transfer dari pemerintah pusat bisa juga karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang wanprestasi.
Untuk jenis pendapatan dari intensif fiskal untuk Tahun 2022 DID Kota Tegal memperoleh alokasi sebesar Rp 9,1 Miliar lebih, Tahun 2021 sebesar Rp 19,59 Miliar, sedangkan untuk Tahun 2023 nihil. Itu disebabkan oleh karena capaian kinerja beberapa item indikator kriteria DID menurun dibandingkan tahun sebelumnya.