SKK Migas Target Lifting 1 Juta BOPD, Maman: Mimpi Besar Jangan Kandas
Oleh Muhammad Said · · Kabar Parlemen
kabargolkar.com, JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi VII DPR RI menyatakan keraguannya terhadap target Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bisa produksi 1 juta barel minyak mentah per hari di 2030.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Dia menghargai target tinggi SKK Migas. Tapi, itu juga menjadi pertaruhan bagi kelembagaan yang dipimpin Dwi Soetjipto ke depannya sebab menurutnya banyak stakeholder yang tidak percaya pada mimpi SKK Migas ini.
Dia juga menyoroti tren produksi atau lifting minyak mentah nasional yang terus di bawah target beberapa tahun belakangan.
"Ini sudah dicanangkan SKK Migas, kita harga itu. Namun, yang harus jadi titik tekan ini jangan sampai mimpi besar ini kandas begitu saja. Produksi nasional kita sangat pengaruhi asumsi makro kita. Jangan sampai SKK Migas jadi kambing hitam dari kita semua," ujar Maman, Rabu (3/2/2021).
Hal yang sama juga diungkapkan Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian, menilai visi mengejar 1 juta barel per hari untuk minyak bumi nasional memang enak didengar. Tapi, data produksi selama tiga tahun terakhir menurutnya selalu menunjukkan tren di bawah target nasional.
"Tiga tahun tidak pernah match ini, selalu menurun. Saya melihat di sini untuk buat target itu, tugas dari beberapa Deputi SKK Migas, saya lihat Deputi Perencanaan yang punya andil besar. Tapi ngawang-ngawang saja, enggak realistis," kata Ramson dalam rapat dengan SKK Migas di Gedung DPR RI, Rabu (3/2/2021).
Menurut Ramson, SKK Migas lebih banyak menerapkan metode Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk menggenjot produksi selama 10 tahun ke depan. EOR merupakan teknik pengurasan sumur-sumur tua untuk mengoptimalkan produksi. Sementara Ramson berharap ada eksplorasi sumur baru untuk merealisasikan mimpi itu.
"Berarti Deputi Perencanaan kurang pas pimpin itu. Jadi perlu penyegaran juga, jangan sampai 1 juta barel ini ngawang-ngawang, kurang realistis. Sebab ini jadi referensi penyusunan APBN," ujarnya.