Kedaulatan AI dari Pinggir
Oleh Rudy · · Opini
Sebab itu kita perlu jujur tentang apa yang sebenarnya dipertaruhkan. Model global tak pernah tinggal di sebuah kabupaten; ia bisa berbahasa Indonesia, tetapi tak bisa membaca bagaimana kekuasaan bekerja di balik sengketa tanah adat, atau mengapa seorang kepala desa memilih diam. Ia tak pernah berjanji akan tetap tersedia dengan harga yang sama. Dan ia tak bisa menjawab satu pertanyaan sederhana tentang data pemilih, data pasien, atau dokumen internal sebuah organisasi: disimpan di mana, dibaca siapa, tunduk pada hukum negara mana.
Meskipun begitu, jawaban sebaliknya juga tak menolong. Membangun AI nasional yang lengkap, dari pusat data sampai model dasar, menuntut modal, waktu, dan talenta yang hanya dimiliki segelintir negara. Ketika proyek itu diresmikan, teknologi global mungkin sudah dua generasi di depan — seperti membangun dermaga yang megah untuk kapal yang sudah lama berlayar.
Jadi kita kembali ke peron. Ikut, dan tergantung. Tak ikut, dan tertinggal.
III
Mungkin kita terjebak karena kata yang kita pakai.
Di istana-istana Melayu lama, daulat adalah kuasa keramat seorang raja. Ia tinggal di pusat, dan siapa yang melawannya bisa “kena daulat” — tertimpa tulah. Bahasa kita mewarisi bayangan itu. Kedaulatan, dengan awalan ke- dan akhiran -an, adalah kata benda: sebuah keadaan, sesuatu yang dimiliki, disimpan, dan diresmikan, seperti pusaka di dalam gedung. Kita lalu membayangkan kedaulatan AI dengan cara yang sama: satu menara bernama AI Nasional, satu pusat data, satu peresmian.
Tapi bahasa kita juga punya bentuk lain. Berdaulat memakai awalan ber-, awalan yang sama dengan berladang, berlayar, bersepeda. Ia bukan benda yang disimpan, melainkan sesuatu yang dikerjakan, terus-menerus, di sebidang tanah tertentu. Orang tak memiliki berladang; ia melakukannya, musim demi musim, dan berhenti berladang begitu ia berhenti bekerja.
Itu sebabnya ada gagasan yang layak dipertimbangkan: barangkali kedaulatan AI Indonesia tak akan diresmikan dari pusat, tetapi dikerjakan di pinggir. Bayangkan sebuah partai politik yang membangun sistem untuk membaca aspirasi pemilih di daerah pemilihannya, dengan data yang tersimpan di server dalam negeri dan model yang bisa diganti kalau penyedianya mengubah syarat. Bayangkan sebuah koperasi petani yang memakai AI untuk membaca harga dan cuaca, sementara data anggotanya tetap milik koperasi. Bayangkan kampus, ormas, atau pemerintah daerah yang melatih asisten dengan pengetahuan komunitasnya sendiri.
Tag: Opini, AI, Digital, MPO, Golkar