Kabar Golkar

PADI GOGO SULIT BERKEMBANG KARENA LAHAN MILIK PETANI SANGAT TERBATAS

Oleh · · Opini

Pokja Bidang Tani dan Nelayan DPP Partai Golkar / Ketua Bidang Tani dan Nelayan Depinas SOKSI, Tonny Saritua Purba
Pokja Bidang Tani dan Nelayan DPP Partai Golkar / Ketua Bidang Tani dan Nelayan Depinas SOKSI, Tonny Saritua Purba

Dari total jumlah petani yang ada di Indonesia, hanya 25 persen petani yang memiliki lahan, itupun rata-rata tidak luas. Ada 75 persen lagi petani tidak memiliki lahan lahan sendiri. (Disadur dari tulisan Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia)

Intervensi kebijakan adalah bentuk campur tangan pemerintah untuk membuat aturan, program, ide atau tindakan langsung untuk memecahkan masalah dan mengatur jalannya sistem sosial atau ekonomi agar sesuai dengan tujuan pemerintah, misalnya untuk meraih swasembada beras perlu ada kebijakan agar petani bisa menggarap lahan milik pemerintah, produksi beras bertambah termasuk juga terciptanya lapangan pekerjaan dan membangun perekonomian kerakyatan.

Gagasan Pemberdayaan kepada Petani yag tinggal di sekitar wilayah Konsesi

Secara nasional, luas izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) atau yang mencakup pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman mencapai sekitar 10,8 juta hingga 11,2 juta hektare.

Pemerintah memberikan ijin utama pemanfaatan hutan kepada pelaku usaha melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), melalui sistem multi usaha kehutanan, satu ijin PBPH dapat mencakup berbagai kegiatan di dalam kawasan hutan produksi termasuk juga untuk ketahanan pangan.

Data dari Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tahun 2025 mencatat total luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) mencapai 9,1 juta hektare

Terkait dengan luas lahan perkebunan sawit, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia ada sekitar 16,0 hingga 16,8 juta hektare

Saran dan Penutup

Dari perijinan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha lewat Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM termasuk juga yang tercatat lewat Kementerian Pertanian terkait luas lahan perkebunan, jika dijumlahkan semuanya maka total luas lahannya sekitar 35 juta hektare.

Pertanyaan sekarang adalah dari 35 juta hektare tersebut adakah lahan yang bisa diberikan ijin kepada masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Tujuannya agar masyarakat bisa berusaha untuk meningkatkan ekonominya dengan dengan menanam padi gogo sekaligus masyarakat sinergi dengan pemerintah untuk meraih kemandirian, swasembada dan ketahanan pangan.

Tag: Opini, Pangan, Pertanian, PadiGogo, TonnySaritua