Prof. Ganjar Rasuni; Perspektif Baru Memahami Konstruksi Sejarah, Asas, Ciri Dan Doktrin Partai GOLKAR

Parmusi tetap berjalan dipimpin Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun, dan dikemudian hari oleh Mintareja, S.H dan Jaelani Naro, S.H hingga terjadinya fusi dalam PPP tanggal 5 Januari 1973 sebagai Kelompok Spiritual-Material (NU,Parmusi, PSII dan Perti) dan fusi Kelompok Material-Spiritual pada 10 Januari 1973 menjadi PDI (PNI, Partai Katholik, Parkindo, Murba dan IPKI) yang diteruskan sesudah Reformasi 1998 menjadi PDI Perjuangan.

 

Namun atas masukan dari para penasihat-politik Presiden Suharto segera dilakukan De-Sukarnoisasi atas Sekber Golkar melalui “operasi-khusus” dengan antara lain; mengganti Ketua Umum Sekber Golkar dari Brigjen Djuhartono (Deklarator) kepada Mayjen Suprapto Sukowati yang lebih moderat
menghadapi Pemilu 1971 dengan kemenangan Sekber Golkar 62,80 % berkat “operasi-khusus” militer, birokrasi dan dukungan eks PNI dan eks PKI yang “diselamatkan” (Crouch; 1972 dan 1984) dan kekuatan-kekuatan anti komunis Pasca Tragedi Nasional 1965. 

 

Dalam politik De-Sukarnioisasi itu, Ketum Pertama Sekber Golkar Brigjen Djuhartono sempat dipenjarakan tanpa proses apapun oleh penguasa baru selama 2,5 tahun, Waketum Pertama selama 3,5 tahun dan JK Tumakaka selama 5,5 tahun dan baru dibebaskan selesai Pemilu 1971. Sedangkan Ketua Dewan Pembina Sekber Golkar dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak 1968-1978. Dalam Munas I Sekber Golkar Oktober 1973 di Surabaya, Sekber Golkar berubah menjadi Golkar sebagaimana dikenal dimasa Orde Baru.


Presiden Suharto barulah menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar mulai 1978 hingga Munaslub Golkar tanggal 9 – 11 Juli 1998 dan berjasa membesarkan Golkar sebagaimana tercermin dari judul buku “Suharto Murid Penerus Ajaran Politik Sukarno” (Janis; 2012). 

 

Sejak itu Golkar menyesuaikan pada Reformasi 1998 dengan melakukan sebuah metamorphosis menjadi Partai Golkar 21 Februari 1999 dan bertumbuh dengan segala dinamikanya hingga saat ini 2025 menuju 2029 dan In Shaa Allah hingga akhir jaman. 

 

Walau demikian pada 1999-2001, Partai Golkar nyaris dibekukan dengan Maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli 2001 demi pelaksanaan Reformasi total dan membersihkan Reformasi dari anasir-anasir Orde Baru menurut Presiden Abdurrachman Wahid, yang kemudian pembekuan itu dinyatakan Tidak Sah dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/2001 tentang Sikap MPR terhadap Maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli 2001.