Prof. Ganjar Rasuni; Perspektif Baru Memahami Konstruksi Sejarah, Asas, Ciri Dan Doktrin Partai GOLKAR

Ketua Umum Front Nasional adalah Pemimpin Besar Revolusi Indonesia (PBR) / Presiden Soekarno dan Sekjen Front Nasional, adalah JK Tumakaka merangkap Menteri Negara RI.

 

Sedangkan Ketua Umum Sekber Golkar yang Pertama adalah Brigjen Djuhartono (seorang perwira tinggi Soekarnois dan Ketua Tim Penyususn Buku “Wejangan-Wejangan Revolusi” BungKarno) menjadi Wasekjen I Front Nasional dan Wakil Ketua Umum Pertama Sekber Golkar Drs. Imam Pratignyo sebagai Wasekjen 2 Front Nasional. PBR/ Presiden Soekarno menjadi Ketua Dewan Pembina Pertama Sekber Golkar 1964-1968. Mayjen Suharto menjadi Anggota Dewan Pembina di urutan terakhir.

 

PBR/Presiden RI/Ketua Dewan Pembina Sekber Golkar telah memerintahkan Letjen A. Yani mengadakan dan mengurus pelaksanaan Apel Raksasa Sekber Golkar/golongan fungsional, yang harus terselenggara 20 Oktober 1965, “satu tahun sesudah” Deklarasi Sekber Golkar.

 

Apel Raksasa itu tidak terjadi, lantaran Peristiwa G-30S PKI 1965 (JK Tumakaka; 293-295). dan Letjen A. Yani yang ditugasi Presiden Soekarno mengurus persiapan Apel Raksasa itu, gugur dalam Tragedi Nasional 1965. 

 

Sesudah Letjen Soeharto memegang Surat Perintah 11 Maret 1966 dan berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLIX/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden RI, yang dimana Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 itu, adalah Surat Perintah Presiden Panglima Tertinggi ABRI/ PBR/ Mandataris MPRS, maka Presiden Suharto memerlukan basis politik sipil penopang kekuasaannya. Saat itu Presiden Suharto menolak usulan Mohamad Hatta Wapres Pertama RI tentang pendirian Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) dengan alasan bertentangangan dengan penyederhanaan Kepartaian (Hatta: 1978; h. 177-180).

 

Namun Presiden Suharto, melakukan langkah bertentangan dengan alasan itu, dengan mengeluarkan Keppres RI No. 70 tahun 1968 tentang Pendirian Partai Muslimin Indonesia, yang dianggap Presiden Suharto sebagai upaya mengakomodir aspirasi kelompok Masyumi yang telah dibubarkan tahun 1960 pasca Pemberotakan PRRI/Permesta, meski demikian, kelompok Masyumi “garis keras” menolak dan tidak mengakui Parmusi sebagai wadah baru mereka.