HARAPAN DAN KEINGINAN PETERNAK SAPI PERAH JIKA PEMERINTAH MELAKUKAN KEBIJAKAN IMPOR INDUKAN SAPI PERAH

Adanya kebijakan pemberdayaan juga berarti ada upaya pemerintah untuk mendorong agar terjadinya perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat dengan adanya perencanaan dan pengawasan dari pemerintah agar pemerintah menggerakkan kehidupan masyarakat menuju ke arah perbaikan taraf hidup yang lebih baik lagi.

 

Jika sumber susu program minum susu gratis berasal dari impor maka program minum susu gratis akan menjadi sebuah proyek seperti pengadaan barang dan jasa, hanya menguntungkan sekelompok orang, kebijakan impor akhirnya tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat umum, masyarakat hanya mendapatkan bantuan seperti program bantuan sosial. Ada beberapa harapan dan keinginan dari para peternak sapi perah jika pemerintah melakukan kebijakan impor indukan sapi perah, yaitu :

 

Pertama. Harapan dan keinginan peternak sapi perah adalah agar indukan sapi perah hasil impor tersebut bisa dipelihara dan dikelola oleh para peternak sapi perah atau dikelola oleh koperasi peternak sapi perah. Saat ini ada sekitar 90 persen produksi susu perah dalam negeri dihasilkan oleh peternak sapi perah.

 

Kedua. Harga indukan sapi perah sangat mahal, harganya sekitar 25 juta sampai 30 juta per ekor, pemerintah sebaiknya memberikan subsidi bunga kredit, agar peternak sapi perah mampu membelinya dengan kredit, jika peternak sapi perah membeli secara tunai tentu sulit dilakukan. Pemerintah harus membuat skema kreditnya agar peternak sapi perah bisa menjalankan usahanya dan tujuannya juga untuk kepentingan program pemerintah yaitu menyediakan sumber susu untuk program minum susu gratis

 

Ketiga. Pemerintah menyediakan lahan agar peternak sapi perah bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami rumput sebagai sumber pakan ternaknya. Sekitar 70 persen peternak sapi perah di Indonesia tidak memiliki lahan, hanya 20 persen peternak sapi perah yang memiliki lahan, itupun belum mampu mencukupi kebutuhan rumput untuk pakan ternaknya.

 

Keempat. Pemerintah perlu membuat komitmen antara peternak sapi perah dengan pelaku usaha industri pengolahan susu. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan agar pelaku usaha industri pengolahan susu jangan menyediakan sumber susunya berasal dari impor saja tapi juga mau menyerap hasil produksi dari peternak sapi perah.

 

*Kelima*. Pemerintah membangun industri pengelolahan susu yang dikelola oleh BUMN atau BUMD. Pemerintah ciptakan kerjasama dan bermitra dengan peternak sapi perah sehingga ada kepastian pasar bagi para peternak sapi perah termasuk juga sumber susu bisa diproduksi dari dalam negeri untuk melaksanakan program minum susu gratis.

 

Penulis :

Tonny Saritua Purba

Kader Partai Golkar, Ketua Bidang Tani dan Nelayan Depinas SOKSI