HARAPAN DAN KEINGINAN PETERNAK SAPI PERAH JIKA PEMERINTAH MELAKUKAN KEBIJAKAN IMPOR INDUKAN SAPI PERAH

Menurut data BPS tahun 2022, produksi susu segar di Indonesia sekitar 968 ribu ton, sementara untuk kebutuhan susu nasional mencapai 4,4 juta ton. Data populasi sapi perah dari Fakultas Peternakan UGM mencatat populasi sapi perah di Indonesia saat ini sekitar 507 ribu ekor, masih jauh dari populasi yang diharapkan sekitar 2,5 juta ekor. 

 

Secara nasional budidaya sapi perah didominasi oleh kelompok usaha skala peternakan rakyat, hampir 90 persen produksi susu sapi perah di dalam negeri diproduksi dari peternak sapi perah rakyat.

 

Pertanyaan sekarang adalah kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah agar cita-cita pemerintah bisa tercapai yaitu meraih surplus susu, membangun perekonomian kerakyatan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat kususnya para peternak sapi perah ?

 

Tahap awal yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat kebijakan impor indukan sapi perah untuk percepatan agar populasi sapi perah bisa tercapai termasuk adanya kebijakan pemberdayaan kepada peternak sapi perah. 

 

Kebijakan pemerintah sebuah keharusan jika pemerintah ingin memecahkan masalah yang dihadapi saat ini yaitu populasi dan produksi susu segar defisit. Kebijakan pemerintah bertujuan agar tercapai tersedianya sumber susu segar untuk melaksanakan program minum susu gratis.

 

Kebijakan pemberdayaan kepada masyarakat juga tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2007 tentang kerangka pemberdayaan masyarakat, pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa pemberdayaan kepada masyarakat merupakan strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya mencapai kompetensi dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Makna lain dari adanya kebijakan pemberdayaan adalah mengembangkan potensi masyarakat yang ada, masyarakat bisa mandiri di segala bidang kehidupan, di  samping itu juga pemberdayaan mengandung arti bahwa pemerintah melindungi dan membela dengan berpihak kepada perekonomian kerakyatan untuk mencegah terjadinya monopoli dan persaingan yang tidak seimbang dari eksploitasi atas masyarakat yang lemah.