M. Sarmuji: Keterbukaan Informasi Harus Menjadi Budaya Organisasi Partai Golkar

Sarmuji juga mendorong agar penguatan kelembagaan PPID tidak hanya dilakukan di tingkat DPP, tetapi dikembangkan secara berjenjang hingga DPD Partai Golkar tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Dengan demikian, standar pelayanan informasi dan dokumentasi dapat diterapkan secara lebih terintegrasi di seluruh tingkatan organisasi.

Keikutsertaan DPP Partai Golkar dalam Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat implementasi keterbukaan informasi di lingkungan partai.

Melalui pembinaan dan penguatan kelembagaan PPID, Partai Golkar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan demokrasi.

Bagi Partai Golkar, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, melainkan bagian dari komitmen untuk menghadirkan organisasi politik yang transparan, akuntabel, dan semakin dekat dengan masyarakat.