M. Sarmuji: Keterbukaan Informasi Harus Menjadi Budaya Organisasi Partai Golkar

JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif. Hal ini penting untuk membangun tata kelola partai politik yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Penegasan tersebut disampaikan Sarmuji dalam kegiatan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/26).

Dalam kesempatan tersebut, Sarmuji menekankan bahwa partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Karena itu, pengelolaan informasi dan dokumentasi harus dilakukan secara tertib, profesional, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang menjadi hak publik.

Menurutnya, penguatan kelembagaan PPID merupakan langkah strategis untuk memastikan komitmen keterbukaan informasi dapat berjalan secara konsisten di lingkungan Partai Golkar.

" Keterbukaan informasi tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari budaya organisasi. Ini merupakan wujud tanggung jawab partai dalam membangun kepercayaan masyarakat," menjadi pesan penting dalam penguatan tata kelola informasi Partai Golkar.

Sejalan dengan komitmen tersebut, DPP Partai Golkar terus mengembangkan SIAPP PG (Sistem Informasi Aspirasi, PPID, dan Pemanfaatan Sekretariat Partai Golkar). Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan informasi publik, penyerapan aspirasi masyarakat, serta pemanfaatan sekretariat partai melalui sistem digital yang lebih terstruktur, efektif, dan terukur.

Melalui pengembangan SIAPP PG, Partai Golkar berupaya menghadirkan pelayanan informasi dan pengelolaan aspirasi yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mengikuti perkembangan teknologi digital.