Menperin Sarmuji Dorong Penataan Impor agar Tak Tekan Industri Nasional

“Kalau pertumbuhan industrinya tidak tinggi, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apalagi dalam penyerapan tenaga kerja, sektor industri mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar,” tambahnya.

Sarmuji mengakui bahwa penyelesaian berbagai persoalan industri, termasuk isu impor, tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Kemenperin. Sejumlah aspek seperti perdagangan, fiskal, ketersediaan bahan baku, hingga kebijakan impor berada dalam lingkup kewenangan sejumlah kementerian dan lembaga.

Karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor agar persoalan yang dihadapi industri dapat ditangani secara lebih komprehensif.

“Hubungan Kementerian Perindustrian dengan stakeholder yang lain harus kita perkuat, karena banyak problem yang penyelesaiannya tidak berada di Kementerian Perindustrian saja. Ada yang berkaitan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan kementerian atau lembaga lainnya,” jelasnya.

Selain koordinasi antarlembaga pemerintah, Sarmuji menilai masukan dari pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya juga penting dalam proses pemetaan persoalan industri. Informasi dari sektor usaha diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran mengenai kondisi riil yang dihadapi industri di lapangan.

Meski demikian, pemerintah hingga saat ini belum merinci jenis barang maupun subsektor industri yang akan menjadi sasaran penataan kebijakan impor. Sarmuji menegaskan evaluasi harus dilakukan dengan melihat karakteristik dan kemampuan produksi masing-masing subsektor.

Dengan demikian, kebijakan impor dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kapasitas industri domestik, sekaligus menghindari pendekatan yang bersifat menyamaratakan seluruh aktivitas impor.