Menperin Sarmuji Dorong Penataan Impor agar Tak Tekan Industri Nasional

Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyoroti tren peningkatan impor yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah karena dapat memengaruhi keberlangsungan industri manufaktur nasional.

Menurut Sarmuji, pemberian izin impor perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan produksi industri dalam negeri. Terutama, untuk komoditas yang sebenarnya telah mampu diproduksi oleh pelaku industri nasional.

Ia menilai persoalan impor memiliki keterkaitan erat dengan kondisi industri secara keseluruhan. Karena itu, penataan kebijakan impor tidak dapat dilakukan hanya oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), melainkan membutuhkan koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait.

“Misalnya, kalau izin impor terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, sektor industri dalam negeri tentu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu. Karena itu, kita membutuhkan kerja sama dengan banyak stakeholder,” kata Sarmuji dikutip Selasa (6/10/26).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor Indonesia pada periode Januari–Agustus 2026 tercatat mencapai US$186,39 miliar. Angka tersebut mengalami pertumbuhan 19,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan juga tercatat pada sektor impor nonmigas. Nilainya mencapai US$157,09 miliar atau tumbuh 16,83 persen secara tahunan. Khusus pada Agustus 2026, total impor mencapai US$23,06 miliar atau meningkat 19,09 persen dibandingkan Agustus 2025. Sementara impor nonmigas pada periode yang sama naik 17,2 persen menjadi US$19,53 miliar.

Di tengah perkembangan tersebut, Sarmuji mengatakan Kemenperin perlu melakukan pemetaan secara lebih mendalam terhadap persoalan yang dihadapi setiap subsektor industri. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dapat mengganggu kapasitas industri dalam berkembang dan meningkatkan daya saing.

Menurutnya, perkembangan industri manufaktur memiliki hubungan langsung dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus penciptaan lapangan kerja. Oleh sebab itu, berbagai kendala yang dapat menghambat ekspansi industri perlu segera dipetakan dan dicarikan solusi melalui kebijakan yang tepat.