DPP PARTAI GOLKAR PERKUAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PENGUATAN PPID

Menurut Sarmuji, penguatan PPID merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan informasi berjalan secara profesional dan memiliki standar yang jelas.

“Keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari tata kelola organisasi. PPID harus mampu memastikan informasi dikelola dengan baik, mudah diakses sesuai ketentuan, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sarmuji.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan PPID.

Digitalisasi diperlukan agar proses pengumpulan data, dokumentasi, pelayanan informasi, monitoring, hingga evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Dalam pelaksanaannya, penguatan PPID juga perlu didukung dengan koordinasi antara DPP dan struktur Partai Golkar di tingkat daerah. Dengan adanya sistem dan standar yang terintegrasi, pengelolaan informasi publik diharapkan dapat berjalan secara konsisten di seluruh tingkatan organisasi.

Selain pelayanan informasi, PPID juga memiliki peran dalam membangun sistem dokumentasi dan basis data organisasi yang tertata. Data dan dokumen yang dikelola dengan baik menjadi bagian penting dalam mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Finalisasi dan submit SAQ KIP Tahun 2026 di Kantor DPP Partai Golkar pada 25 September 2026 sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Sarmuji menambahkan bahwa penguatan keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab PPID, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur organisasi.

“Kita ingin membangun sistem informasi yang tertata, terintegrasi, dan mampu mendukung pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, penguatan PPID harus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola Partai Golkar secara keseluruhan,” kata Sarmuji.

Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi yang semakin baik, DPP Partai Golkar terus mendorong terwujudnya pengelolaan informasi publik yang transparan, akurat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan finalisasi dan submit SAQ KIP Tahun 2026 ini menjadi salah satu langkah konkret DPP Partai Golkar dalam memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik serta membangun tata kelola organisasi yang semakin profesional, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.