Waketum Golkar Setuju Usulan Capres Didukung 2 Fraksi, Asal Tak Bertentangan dengan MK

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespons wacana mengenai model persyaratan pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden yang mengharuskan dukungan minimal dari dua fraksi di DPR. Ia menyatakan terbuka terhadap usulan tersebut sepanjang formulanya tetap sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Doli, dukungan minimal dua fraksi dapat menjadi salah satu alternatif yang dibahas dalam merumuskan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden. Namun, ia menekankan setiap opsi harus memiliki landasan konstitusional dan tidak bertentangan dengan tafsir yang telah ditetapkan MK.

"Jadi prinsipnya kami setuju saja apabila mengemuka ada usulan syarat pencalonan pasangan calon harus didukung minimal 2 fraksi, sebagai salah satu opsi, dan tidak menutup kemungkinan ada opsi lain, selama opsi-opsi itu bukan didasari dari tafsir yang bertentangan dengan putusan MK," kata Doli saat dihubungi, Rabu (23/9/2026).

Doli mengatakan Partai Golkar masih mengkaji berbagai kemungkinan formula agar pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden dapat diterapkan sesuai dengan amanat putusan MK. Menurutnya, pembahasan tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar mekanisme yang disusun tidak menimbulkan persoalan konstitusional.

Ia menjelaskan, putusan MK telah menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Namun, dalam putusan tersebut terdapat arahan agar pembentuk undang-undang melakukan rekayasa konstitusional atau *constitutional engineering* dalam mengatur desain pencalonan.

"Kami sedang mencari formula yang tepat sesuai dengan amanat yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK memang menghapuskan ambang batas percalonan Presiden-Wakil Presiden. Namun ada catatan yang memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan constitutional engineering agar pada pencalonan itu nanti tidak boleh menghasilkan Calon pasangan tunggal dan Calon pasangan yang terlalu banyak," jelasnya.

Karena itu, Doli menyebut Partai Golkar terus melakukan kajian atau *exercise* untuk menemukan mekanisme yang dapat menjawab arahan MK tersebut. Berbagai opsi, termasuk usulan mengenai dukungan minimal dua fraksi, masih menjadi bagian dari pembahasan.