Bambang Soesatyo Dorong Parpol Sebagai Tulang Punggung Demokrasi Lakukan Pembenahan Internal.

Ragam persepsi negatif yang menggambarkan abnormalistas itu tentu saja merefleksikan kecewaan dan kemarahan masyarakat. Kecewa dan marah itu terus bergema di ruang publik karena abnormalitas Indonesia sekarang ini menjadi pukulan teramat keras bagi hampir 50 juta komunitas kelas menengah di negara ini. Mereka kehilangan pekerjaan karena memburuknya kinerja industri manufaktur, namun pada saat yang sama mereka harus tetap memenuhi kewajiban pajak-nya.

Maka, bukan mengada-ada untuk mengatakan bahwa kekecewaan dan kemarahan itu lebih dialamatkan kepada tidak hanya regulator melainkan juga kepada Parpol dan komunitas politisi di parlemen. Sebab, publik hanya paham bahwa semua aspek pada tata kelola kehidupan berbangsa-bernegara berpijak pada keputusan atau kebijakan politik yang berproses di parlemen.

Fakta tentang abnormalitas Indonesia saat ini hendaknya juga dihayati dan menjadi keprihatinan para politisi di tengah kesibukan semua Parpol mempersiapkan keikutsertaannya pada Pilkada serentak 2024. Karena daya rusaknya yang luar biasa, abnormalitas sekarang ini sudah menjadi bom waktu. Ledakannya berpotensi menghadirkan krisis multi dimensi. Semua Parpol didorong untuk peduli dan bersemangat untuk segera mewujudkan kebaikan bersama.

Memang, membenahi abnormalitas Indonesia saat ini harus dimulai dengan terlebih dahulu mendorong semua Parpol melakukan pembenahan internal, termasuk sistem rekrutmen dan proses pengkaderan. Parpol merupakan tulang punggung demokrasi, dan menjadi titik pangkal paling strategis untuk mewujudkan proses terciptanya penyelenggaraan negara baik dan benar seturut konstitusi. Pun menjadi faktor penting mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Soalnya, selain diberi hak dan wewenang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, Parpol juga diberi amanat oleh undang-undang untuk menyeleksi pejabat publik di tingkat daerah maupun pusat, baik melalui Pemilu ataupun Pilkada. Melalui anggotanya di parlemen, Parpol juga diberi wewenang melaksanakan fit dan proper test untuk menyeleksi Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, gubernur-deputi gubernur senior Bank Indonesia, pimpinan dan anggota BPK, Komisi Yudisial, KPK, KPU, hakim agung hingga hakim konstitusi.