Bambang Soesatyo Dorong Parpol Sebagai Tulang Punggung Demokrasi Lakukan Pembenahan Internal.

Azas kelayakan dan azas kepatutan dikangkangi. Logika tentang benar dan baik dijungkirbalikan, dan semua orang dipaksa untuk menerima apa yang salah sebagai kebenaran. Sebuah keputusan atau ketetapan hukum yang lahir dari proses yang cacat moral dan cacat etika tetap diterima dan dilaksanakan. Sementara akal sehat publik yang awam memahami bahwa sebuah ketetapan hukum dari proses yang cacat moral dan cacat etika sejatinya tidak dapat dilaksanakan (non executable).

Masyarakat sedih dan prihatin karena melihat negara seperti tak berdaya mencegah rekayasa proses abnormalitas yang menggejala hingga hari-hari ini. Publik tahu dan mencatat bahwa korupsi semakin merajalela. Alih-alih merespons kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat kebanyakan, otoritas penegak hukum malah mempertontonkan praktik tebang pilih dalam merespons kasus.

Akibatnya, persepsi masyarakat kebanyakan tentang kehidupan berbangsa-bernegara hari-hari ini amatlah negatif. Telah muncul ungkapan di ruang publik bahwa Indonesia sejatinya telah berubah menjadi negara kleptokrasi, bukan negara demokrasi. Menyedihkan karena negara-bangsa tak mampu menghentikan kecenderungan kleptokrasi atau pencurian kekayaan negara oleh segelintir kekuatan. Sindiran tentang negara kleptokrasi pernah diungkap presiden terpilih Prabowo Subianto pada pekan ketiga Februari 2019 di forum Silaturahim Ahlith Thoriqoh Syathoriyah Annahdliyah di Majelis Taklim Kyai Tambak Deres, Surabaya.

Tak hanya ungkapan negara kleptokrasi. Di ruang publik muncul juga ungkapan ‘trias koruptica’. Ungkapan ini plesetan dari trias politika, mengemuka karena inkonsistensi negara dalam memerangi korupsi. Tak berhenti sampai di situ, menuju pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini, perhatian semua elemen masyarakat tertuju pada fakta tentang kartelisasi politik. Banyak komunitas sangat kacewa melihat banyak Parpol nyaris kehilangan ideologi, dan mau saja ‘dipaksa’ menjadi anggota dari kartelisasi politik yang dibentuk dengan menggunakan sumber daya negara.