Henry Indraguna: MK Harus Menolak atau Cari Jalan Keluar Sistem Pemilu Terbaik untuk Rakyat

Praktisi hukum yang juga politisi ini menyatakan pada tahun 2008, penetapan sistem pemilihan terbuka didasarkan pada teori keadilan. Itu yang digunakan oleh MK.

"Yang sekarang ingin dilakukan adalah mengajak MK masuk ke dalam variabel Sistem Pemilu pada layer ketiga, yang sangat teknis sekali. Yang bahkan di negara seperti Brazil atau Uruguay, dimana dalam konstitusi negaranya secara spesifik sistem pemilihannya adalah proporsional, pilihan terbuka atau tertutup diserahkan pada pembentuk undang-undang," terang Anggota Dewan Pakar Partai Golkar ini.

Meski begitu, lanjutnya, permohonan ini menjadi kebangkitan diskursus evaluasi sistem Pemilu.

"Bagaimana kemudian, kita menyadari bahwa sistem pemilihan Pemilu itu tidak ada yang sempurna. Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka bukan obat bagi semua masalah Pemilu kita dan masalah penyelenggaraannya. Terlebih lagi Sistem Pemilihan Tertutup yang telah dirasakan terjadinya pengebiran demokrasi karena terjadinya otoritarian elit partai yang mengakibatkan wakil partai bukan wakil rakyat yang mereka wakili," urai Henry.

Henry memprediksikan, walaupun memutuskan menolak permohonan, MK tidak akan gegabah dengan akan membuat rambu-rambu bagi pembentuk UU dalam menyusun UU terkait penyelenggaraan Pemilu, yang akan menyimpang, anti demokrasi dan melemahkan kedaulatan rakyat.

"Akan ada ketentuan bagi pembentuk UU. Misalnya, evaluasi terhadap sistem Pemilu tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tapi harus dilakukan melalui proses deliberasi yang terbuka, yang dipikirkan secara komprehensif, melibatkan berbagai kepentingan secara partisipatoris dan secara konsisten memenuhi elemen atau variabel teknis yang dibutuhkan dari sistem Pemilu. Juga dukungan penegakan hukum dan dukungan penyelenggaraan Pemilu yang terintegritas. Dan, Mahkamah Konstitusi akan mengingatkan tentang demokratisasi internal Partai," pungkasnya.