Henry Indraguna: MK Harus Menolak atau Cari Jalan Keluar Sistem Pemilu Terbaik untuk Rakyat

kabargolkar.com - 

Pengacara kondang Dr, Henry Indraguna, S.H., M.H.,C.Med.,C.R.A.,C.T.L.,C.M.L.C, menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) kemungkinan besar akan menolak permohonan perubahan sistem pemilihan Pemilu. MK harus juga mencarikan jalan keluar sistem pemilihan umum terbaik dan menguntungkan rakyat dengan memilih wakil-wakilnya di parlemen yang sesuai kehendak masyarakat.

Henry berpendapat karena kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji UU terhadap UU Dasar.

"Jadi harus jelas dulu norma UUD yang dilanggar oleh pengaturan UU. Kalau kita telusuri, tak ada satu pun norma dalam UUD yang berkaitan dengan pilihan sistem pemilihan DPR maupun DPRD, yang secara spesifik menyebutkan bahwa sistem pemilihan dilakukan secara proporsional secara spesifik varian tertutup," jelas Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 11 Maret (UNS) dan Universitas Borobudur ini.

Ia memaparkan Pasal 22E Ayat 3 yang digunakan sebagai batu uji, hanya menyebutkan bahwa peserta Pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik.

"Itu tidak bisa secara absolute atau eksklusif dimaknai sebagai sistem Pemilu proposional tertutup. Karena sistem Pemilu yang pesertanya Partai Politik, bukan hanya sistem proporsional terbuka atau tertutup. Terbuka atau tertutup itu kecenderungannya peserta Pemilu-nya adalah Partai Politik," urai Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Misalnya dalam sistem Pemilu Pluralitas Mayoritas, peserta Pemilu semuanya adalah partai politik. Sedangkan untuk sistem Pemilu campuran juga, ada peserta Pemilu-nya adalah Partai Politik.

"Jadi tidak terlihat adanya isu konstitusionalitas soal sistem pemilihan yang sudah dibuat oleh pembuat UU. Sehingga, diperkirakan, MK akan menolaknya dan menyerahkan kepada pembentuk UU yakni DPR RI," jelasnya.

Anggota Tim Ahli Hukum Perundangan-undangan Wantimpres m menyatakan, dalam kasus Sistem Pemilihan ini harus dilihat pula keberlanjutan sikap Mahkamah Konstitusi dengan konsistensi Mahkamah Konstitusi setelah pengujian yang dilakukan pada tahun 2008.

"Setelah tahun 2008, MK tidak pernah memutuskan pilihan variabel Sistem Pemilu sebagai domain dari konstitusionalitas dalam pemaknaan MK. Mahkamah selalu menempatkan variabel teknis dari sistem pemilihan Pemilu sebagai pilihan hukum atau legal policy dari pembentuk undang-undang," ungkapnya.