Soroti Beberapa Isu, DEPINAS SOKSI Berikan Pandangan Terkait Situasi Bangsa Selama 2021

Kemudian, ekosistem ekonomi digital juga akan melahirkan kesetaraan sosial karena aksesibilitas yang mudah dan menjangkau kegiatan ekonomi antarpulau di Indonesia.

DEPINAS SOKSI Dukung Pengguliran RUU HKPD

Sektor perpajakan diprediksi akan membangkitkan perekonomian bangsa Indonesia di masa pandemi Covid-19 yang tak berujung ini.

Maka dari itu, DEPINAS SOKSI berpandangan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) yang sedang dibahas Komisi X DPR RI, harus diatur agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nasional itu juga bisa dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah.

Sebab, pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat yang relatif sering dibanggakan, tetapi pada kenyataannya tidak berkorelasi pemerataan pertumbuhan di berbagai daerah.

DEPINAS SOKSI menilai, dalam RUU HKPD ini harus diatur hubungan keuangan baik itu antar provinsi, provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota.

Usulan DBH lainnya ini sesuai dengan Pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Jenis DBH yang berlaku saat ini di antaranya bagi hasil atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai Hasil Tembakau (CHT), pajak penghasilan, kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, serta panas bumi.

Selain itu, RUU ini justru mengusulkan untuk menghapus DBH dari sektor perikanan. Sebab itu, DEPINAS SOKSI pun meminta untuk menghidupkan kembali DBH tersebut.

DEPINAS SOKSI juga berkomitmen untuk mengawal implementasi dari skema DBH tersebut. Karena ketentuan lebih lanjut mengenai DBH lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Komisi XI DPR RI.

Penurunan Syarat Menjadi Guru di Dunia Pendidikan

Guru merupakan salah satu tenaga pendidik tanpa tanda jasa. Oleh karena itu, tidak salah jika peran guru juga patut diperjuangkan dalam hal perluasan cakupan tenaga pendidik.