Soroti Beberapa Isu, DEPINAS SOKSI Berikan Pandangan Terkait Situasi Bangsa Selama 2021

Agar kesempurnaan dalam konten RUU TPKS sehingga ketika RUU tersebut disahkan menjadi UU, tidak ada celah untuk dilakukan uji materi kembali.

Selain itu, DEPINAS SOKSI juga memandang masih ada substansi yang perlu didalami dalam RUU TPKS. Hukuman terhadap korporasi dengan pencabutan izin juga dikatakan berisiko tinggi.

Salah satu pasal terkait dengan hubungan seksual di luar nikah menuai kontroversi dari masyarakat. Sebab itu, hal tersebut juga perlu didiskusikan lebih jauh.

DEPINAS SOKSI mempertanyakan terkait pengesahan RUU TPKS yang kesannya dipaksakan pada akhir tahun ini.

Sebab, menurut pandangan kami, RUU TPKS akan jadi perdebatan panjang karena pemerintah juga belum tentu setuju terhadap norma-norma yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

SOKSI Mendoromg Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital

DEPINAS SOKSI meminta Pemerintah Indonesia memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 dengan mengembangkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong infrastruktur konektivitas antar pulau yang kini sudah dilakukan.

Di mana diketahui, ekosistem ekonomi digital Indonesia telah terbangun dengan perdagangan online, layanan ride-sharing, distribusi media sosial, dan layanan keuangan.

Kami memprediksi, pada tahun 2022 ekosistem ekonomi digital akan membuka 26 juta lapangan pekerjaan baru yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk bangkit setelah mengalami konstraksi akibat pandemi COVID-19.

Selain itu, ekosistem digital juga memberikan manfaat bagi pembeli sebagai konsumen yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumen di luar pulau Jawa menghemat 11-25% melalui ekosistem digital dibandingkan belanja di ritel tradisional.

SOKSI memprediksi, pada tahun 2022, sekitar 40-55% usaha tradisional akan bertransformasi ke ekosistem digital dibandingkan tahun 2017 yang hanya mencapai 5,5%.

Di sisi lain, konsumsi juga akan tumbuh signifikan menjadi 15-20% di tahun 2022 dibandingkan tahun 2017 yang hanya di angka 2,5%. Potensi tersebut harus bisa dimanfaatkan pemerintah, apalagi Indonesia adalah pasar perdagangan online terbesar di Asia Tenggara.