Gagasan Kepada Perum Bulog Agar Mampu Mengendalikan Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Oleh: Tonny Saritua Purba

Tujuan kebijakan pemerintah untuk menyiapkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah agar Pemerintah memiliki ketersediaan beras dalam jumlah tertentu yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat, termasuk juga untuk mengantisipasi kemungkinan adalah masalah kekurangan beras, menstabilkan harga jika terjadi kenaikan harga beras, mengsiasati kemungkinan adanya keadaan darurat atau adanya bencana alam dan yang pasti adalah untuk menjaga stok beras untuk kepentingan seluruh warga negara.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perum Bulog juga dijelaskan tugas Perum Bulog, menurut PP tersebut ada empat tugas Perum Bulog untuk ketahanan pangan nasional, yaitu pengamanan harga pangan pokok beras ditingkat produsen dan konsumen, pengelolaan cadangan pangan pokok beras pemerintah, penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beras kepada golongan masyarakat tertentu, dan terakhir adalah melaksanakan impor beras berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Pemerintah juga memberikan penugasan lain kepada Perum Bulog yang sampai saat ini belum pernah dilakukan, yaitu Perum Bulog perlu mengembangankan industri berbasis beras, perlu memproduksi gabah bukan hanya menyerap gabah dari petani atau mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, Kamboja atau India, tapi juga perlu menanam padi, melakukan budidaya dalam skala luas, gabah diproses menjadi produk kemasan beras. Sudah saatnys perum Bulog membangun industri perberasan mulai dari hulu ke hilir termasuk pemasarannya.

Kesulitan dan kendala yang dialami Perum Bulog saat ini

Perum Bulog saat ini menghadapi kesulitan dan tantangan untuk membeli gabah dari petani, harga gabah di pasar yang tinggi, saat ini harga gabah sudah menembus angka di kisaran Rp 6.500 - 7.000 per kilogram, dengan harga pasar tersebut menyebabkan Perum Bulog tidak akan bisa mendapatkan pasokan gabah gabah dari petani dengan adanya tetapan harga pembelian pemerintah (HPP) dengan harga Rp 5.000 per kilogram.