Kabar Golkar

Kader Partai Golkar Ikuti Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu

Oleh · · Kabar Kader

Kader Partai Golkar Ikuti Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu
Kader Partai Golkar Ikuti Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu

Adapun pihak yang menjadi Termohon adalah KPU. Sedangkan pemberi keterangan adalah Badan Pengawas Pemilu dan pihak lain yang diperlukan. Sementara Pihak Terkait adalah partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap pemilu, perseorangan calon anggota DPR/DPRD dalam satu parpol yang sama dengan persetujuan ketua umum dan sekjen.

“Perlu dicatat, permohonan yang telah disetujui oleh ketua umum atau sekjen dari parpol yang telah pula diajukan dan disidangkan di MK tidak boleh ditarik kembali. Sehingga hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh pihak partai politik peserta pemilu,” jelas Wahiduddin di hadapan para peserta yang mengikuti kegiatan dari Aula Grha Konstitusi 3, Pusdik MK.

Bukti Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam narasinya mengatakan bagi tim sukses dan calon legislatif, modal utama yang harus dimiliki yakni mengetahui semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemilihan dan sejenisnya. Sebab di dalamnya termuat dokumen-dokumen yang harus diantisipasi dan dikumpulkan yang kelak diperlukan untuk proses pengajuan perkara perselisihan PHPU. Bukti yang ada tersebut, kata Enny, akan diujikan dalam persidangan dan semua akan dihadapkan satu persatu serta tidak ada yang ditutupi dan sangat mudah dilihat oleh semua pihak, termasuk hal sederhana seperti tanda tangan.

“Karena ini menyangkut perkara yang sifatnya saling beradu, terutama pengajuan bukti-bukti yang relevan untuk menjabarkan dalil-dalil dari pengajuan perkara. Semua bukti yang diserahkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Enny dalam kegiatan yang dipandu moderator Nanang Subekti selaku Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK.

Berikutnya Enny pun mengingatkan soal pengajuan permohonan secara online. Mengingat kemajuan teknologi yang juga dapat memudahkan, maka Pemohon dapat mengirimkan permohonan ke portal yang disediakan MK. Namun terdapat kekeliruan yang sering dilakukan parpol saat mendaftar online, yaitu permohonan online dengan hardcopy yang diajukan berbeda. Oleh karena itu, pengajuan permohonan online, baik permohonan yang pertama kali diajukan maupun perbaikannya harus sama dan berkesesuaian satu sama lainnya.