Kader Partai Golkar Ikuti Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Kader
“Setelah mendapatkan materi, nanti para peserta akan didampingi oleh Panitera Muda yang sudah punya pengalaman dalam penanganan perkara pemilu sebelumnya hingga nantinya akan ada evaluasi dari bimtek ini untuk lebih dapat mengukur tingkat pemahaman para peserta dari hasil bimtek ini,” ucap Heru yang hadir secara langsung ke Pusdik MK, Cisarua, Bogor.
Pengetahuan Dasar Kader
Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio selaku Wasekjen Partai Golkar dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas upaya MK memberi ruang bagi Partai Golkar melalui agenda bimtek ini. Ia pun berharap pendidikan dan pelatihan sejenis ini tetap menjadi program yang akan bersifat berlanjut guna memantapkan kompetensi anggota partai untuk hari ini dan masa mendatang. Dikatakan oleh Hari, pemilu merupakan kedaulatan rakyat, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas bagi rakyat tersebut dibutuhkan sumber daya yang siap berkompetisi dengan sehat.
“Kader Partai Golkar harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya agar dapat memperoleh pengetahuan sebagai bekal untuk menjaga suara Partai Golkar. Selain itu, dengan mengikuti bimtek ini nantinya dapat pula mengaplikasikan ilmunya pada seluruh kader di daerah, sehingga semua kader setidak-tidaknya memiliki pengetahuan dasar untuk mempertahankan suara yang diperoleh partai dalam pemilihan nantinya,” sampai Hari.
Objek Penyelesaian Perselisihan
Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber pada sesi pertama bimtek. Wahiduddin dalam paparannya menyebutkan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perselisihan pemilu, tak lepas dari keberadaan peserta pemilu yakni partai politik. Dalam kesempatan Pemilu 2024 nanti, sambung Wahiduddin, akan ada 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh yang akan berkompetisi pada 14 Februari 2024. Objek utama dalam penyelesaian perkara PHPU tersebut di MK adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sementara para pihak dalam perkara ini terdiri atas Pemohon, di antaranya partai politik peserta pemilu; perseorangan calon anggota DPR/DPRD dalam satu parpol yang sama dengan persetujuan ketua umum dan sekjen; dan untuk partai lokal Aceh yakni perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK.