Dukung Upaya Prioritas Industri Dalam Negeri, Menperin Sarmuji Siap Kawal Pasokan Gas Bumi

JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya untuk mengawal ketersediaan pasokan gas bumi bagi industri nasional. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi dan bahan baku industri terpenuhi sehingga keberlangsungan produksi serta daya saing industri dalam negeri tetap terjaga.

Komitmen itu sejalan dengan dorongan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia untuk mengutamakan pemanfaatan gas bumi bagi kebutuhan domestik. Kebijakan tersebut juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.

"Kemenperin mendukung arahan Presiden untuk mengutamakan kepentingan nasional, termasuk gagasan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi agar gas bumi diutamakan bagi kebutuhan dalam negeri. Kami akan berkoordinasi agar industri mendapat porsi pasokan yang memadai, terutama di Jawa bagian barat dan Lampung yang saat ini paling membutuhkan," kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, (23/10/26).

Sarmuji menjelaskan, gas bumi merupakan komponen penting dalam mendukung aktivitas manufaktur nasional. Selain digunakan sebagai sumber energi, komoditas tersebut juga menjadi bahan baku utama bagi sejumlah subsektor industri, terutama pupuk dan petrokimia.

Sementara itu, industri keramik, kaca, dan baja membutuhkan pasokan gas yang stabil dengan harga kompetitif agar proses produksi dapat berjalan secara optimal. Karena itu, jaminan ketersediaan gas menjadi salah satu faktor penentu dalam menjaga kelangsungan operasional pabrik sekaligus meningkatkan kemampuan industri nasional bersaing di pasar.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), realisasi pasokan gas melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di wilayah Jawa Bagian Barat pada 2025 baru berada di kisaran 65,69 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan pasokan yang perlu dipenuhi. Pemerintah pun diharapkan dapat mengoptimalkan ketersediaan gas domestik agar industri memperoleh dukungan energi sesuai kebutuhan operasionalnya.