Bahlil Paparkan Capaian Sektor ESDM dalam Sidang Kabinet Paripurna

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melaporkan peningkatan penerimaan negara dari sektor energi serta mineral dan batu bara (minerba) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Laporan tersebut disampaikan Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bertajuk Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/26).

Dalam pemaparannya, Bahlil menyebut realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM selama periode Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp127,74 triliun. Angka tersebut semakin mendekati target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp133,63 triliun.

Pemerintah pun optimistis penerimaan dari sektor tersebut dapat terus ditingkatkan hingga mencapai Rp165 triliun. Tambahan penerimaan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal negara, terutama untuk mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Target kita nanti untuk membantu Menteri Keuangan dalam rangka menambal defisit terhadap subsidi BBM itu kita akan mencapai Rp165 triliun Pak Menteri Keuangan. Jadi, surplus sekitar Rp30 triliun, ini untuk PNBP," ujar Bahlil.

Selain penerimaan negara, Bahlil juga memaparkan perkembangan kinerja ekspor batu bara Indonesia. Berdasarkan data Januari hingga September 2026, volume ekspor batu bara tercatat sekitar 343 juta ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 374 juta ton.

Meski jumlah batu bara yang dikirim ke pasar internasional mengalami penurunan, nilai ekspornya justru meningkat. Pada Januari–September 2026, nilai ekspor batu bara mencapai 23,71 miliar dolar AS, naik dari sekitar 21 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa nilai ekspor batu bara Indonesia tetap tumbuh di tengah penurunan volume pengiriman. Kondisi ini menjadi salah satu aspek yang disoroti pemerintah dalam mengevaluasi kinerja sektor pertambangan nasional.