Menteri Bahlil Rilis Aturan Perusahaan Tambang Wajib Pakai Jasa Lokal

Dalam aturan tersebut, larangan pelibatan anak perusahaan dan afiliasi mencakup kondisi ketika pemegang IUP atau IUPK memiliki saham secara langsung pada perusahaan pemegang IUJP. Ketentuan yang sama berlaku apabila terdapat satu atau lebih penerima manfaat akhir yang sama antara pemegang izin tambang dengan perusahaan jasa pertambangan.

Meski demikian, pemerintah membuka mekanisme pengecualian bagi perusahaan tambang yang memperoleh penugasan dari pemerintah. Penggunaan anak perusahaan atau afiliasi dapat disetujui Menteri ESDM untuk kebutuhan tertentu, antara lain pelaksanaan proyek strategis nasional, pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau pengembangan serta pemanfaatan batu bara, serta pemenuhan kebutuhan mineral dan batu bara dalam negeri.

Untuk mendapatkan pengecualian tersebut, pemegang IUP atau IUPK wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri ESDM. Pemerintah menetapkan batas waktu pemberian keputusan paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dinyatakan diterima secara lengkap dan benar.

Persetujuan yang diberikan nantinya disesuaikan dengan bidang dan subbidang IUJP anak perusahaan atau afiliasi sebagaimana tercantum dalam permohonan. Masa berlaku persetujuan tersebut mengikuti jangka waktu IUJP anak perusahaan atau afiliasi yang bersangkutan.

Adapun untuk IUP yang diterbitkan gubernur sesuai kewenangannya, permohonan persetujuan penggunaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dapat diajukan kepada gubernur. Ketentuan tersebut juga mengatur mekanisme perbaikan apabila ditemukan kesalahan administratif maupun kesalahan evaluasi dalam penerbitan persetujuan atau penolakan.

Keputusan Menteri ESDM ini turut berlaku secara mutatis mutandis bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, pemegang Kontrak Karya, serta pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Dengan berlakunya aturan baru tersebut, Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376.K/30/DJB/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi dalam Usaha Jasa Pertambangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Regulasi tersebut menjadi pedoman baru dalam penggunaan perusahaan jasa pertambangan, termasuk mekanisme persetujuan penggunaan anak perusahaan dan afiliasi pada sektor mineral dan batu bara.