Tinjau Sumur Rakyat di Sumsel, Menteri Bahlil; Ini Keberpihakan Pemerintah kepada Rakyat

"Dulu kami takut-takut mulut (nambang), sekarang sudah tenang karena pemerintah turun langsung dan memberikan solusi. Kami siap mengikuti aturan," ujar Anita, salah satu perwakilan penambang rakyat.

Bahlil menegaskan bahwa penataan sumur rakyat bukan hanya untuk meningkatkan produksi, melainkan juga untuk menaikkan nilai ekonomi secara berkelanjutan sambil menjaga keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan. Ia meminta agar pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas memperkuat koordinasi dalam pendampingan teknis dan administratif bagi para penambang rakyat.

"Kalau semua pihak bekerja bersama, masyarakat akan sejahtera dan negara pun diuntungkan. Ini semangat keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil," tegas Bahlil.

Di sisi lain, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menilai Kabupaten Muba memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya energi rakyat. Menurutnya, terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi momentum penting agar masyarakat dapat mengelola sumur minyak secara legal dan aman.

"Selama ini banyak masyarakat kita bekerja di sektor ini tanpa pembinaan dan menghadapi risiko keselamatan. Dengan Permen ini, kita ingin masyarakat bisa bekerja secara aman dan berdaya, serta mendapatkan legalitas," ujar Herman Deru.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri ESDM didampingi oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius, Gubernur Sumsel Herman Deru, dan Bupati Muba M. Toha Tohet.

Selain meninjau sumur rakyat, Bahlil juga mengecek program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di wilayah Muba, serta ketersediaan dan distribusi LPG 3 kilogram. Pemerintah, kata Bahlil, ingin memastikan bahwa subsidi LPG senilai lebih dari Rp80 triliun benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.