Tinjau Sumur Rakyat di Sumsel, Menteri Bahlil; Ini Keberpihakan Pemerintah kepada Rakyat

Musi Banyuasin - Bagi banyak keluarga yanga berada di Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, menambang minyak adalah salah satu denyut perekonomian. Dengan hadirnya pemerintah mengatur tata kelola sumur minyak masyarakat, peluang itu kini dibuka dengan legalitas yang jelas, aspek keselamatan lebih terjaga, kepastian penghasilan dan mengurangi risiko kerja serta konflik sosial.

Semangat inilah yang dibawa oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat meninjau kegiatan produksi sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari, Kamis (16/10/25). Kunjungan ini dilakukan hanya sepekan setelah Rapat Tim Gabungan pada 9 Oktober 2025 yang menetapkan hasil final inventarisasi sumur minyak rakyat di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data inventarisasi tersebut, secara nasional terdapat total 45.095 sumur yang tersebar di enam provinsi. Provinsi Sumatera Selatan menjadi lokasi dengan jumlah sumur terbanyak, yaitu 26.300 sumur, di mana 22.381 di antaranya berada di Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam kunjungannya, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menata kegiatan penambangan minyak rakyat agar berjalan aman, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Salah satu langkah konkret yang diumumkan adalah skema pembelian hasil produksi minyak rakyat sebesar 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP). Kebijakan ini dirancang untuk memberi kepastian ekonomi kepada penambang sekaligus mendorong mereka beroperasi di bawah payung aturan yang resmi.

"Pemerintah ingin memastikan kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan. Dengan harga beli 80 persen dari ICP, masyarakat tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara negara bisa mengawasi agar kegiatan ini, sesuai aturan," ujar Bahlil.

Bahlil secara spontan berdialog langsung dengan para penambang di Desa Mekar Sari, mendengar keluh-kesah sekaligus harapan mereka. Anita, salah satu perwakilan penambang rakyat, menceritakan perubahan sikap yang dirasakan warga setelah pemerintah turun tangan.