Komitmen Bangga Buatan Indonesia, Menko Luhut Ungkap Pemerintah Sosialiasi Kebijakan Pembelian dan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Kabinet
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno yang turut hadir mengatakan akan memantau pada setiap pelaksanaan Kampanye Gernas BBI untuk pembelian produk dalam negeri dan memfasilitasi produk UKM/IKM/Artisan untuk tayang di e-katalog dan toko daring.
Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas yang hadir secara daring mengatakan bahwa saat ini LKPP telah mengubah target pengembangan produk yang masuk e-katalog yang semula 95.000 menjadi 1.000.000.
Lebih lanjut Kepala LKPP Azwar Anas memaparkan mengenai manfaat katalog lokal bagi daerah antara lain untuk memeratakan perekonomian, meningkatkan pendapatan perkapita, mengurangi kemiskinan dan menyejahterakan ekonomi lokal lewat optimalisasi pelibatan pelaku usaha daerah dalam pengadaan barang/jasa Pemda. Selain itu juga memudahkan mekanisme belanja Pemda, sebagai basis data untuk pengambilan kebijakan pengembangan ekonomi daerah dan lebih belanja barang/jasa tercatat secara elektronik sehingga lebih transparan dan akuntabel.
Sebagai tindak lanjut Rakor, Menko Luhut mengoordinasikan kepada Pemprov dan Pemkab/Pemkot agar membeli produk dalam negeri melalui e-Purchasing dan e-Tendering minimal 40% dari anggaran belanja untuk mencapai Rp 200 Triliun sebagai implementasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Untuk itu, tiap daerah agar membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) untuk mengawal belanja produk lokal berdasarkan prinsip aksi afirmasi.
Melanjutkan arahannya, Menko Luhut mengatakan agar Menparekraf bersama MenkopUKM dan Menperin, masing-masing selaku Ketua dan Wakil Ketua Harian BBI dan Ketua Harian dan Ketua P3DN serta Mendagri dan LKPP agar memastikan total pembelian produk dalam negeri oleh Pemda sebesar 200 Triliun rupiah pada tahun 2022.
Menko Luhut menyampaikan kepada Bank Indonesia agar mendukung akselerasi implementasi smart city sebagai peluang peningkatan supply dan demand perdagangan dalam negeri dengan mendorong elekronifikasi keuangan daerah, mengembangkan ekosistem ekonomi berbasis teknologi informasi, terutama terkait digitalisasi onboarding UMKM, memperkuat branding kota digital dan meningkatkan investasi energi hijau.
“Pemprov dan Pemkab/Pemkot bersama Bank Indonesia agar mengembangkan ekosistem ekonomi berbasis ICT, terutama terkait digitalisasi dan onboarding UMKM ke e-katalog lokal,” lanjut Menko Luhut.
Selain itu, Pemprov dan Pemkab/Pemkot bersama Kemendagri dan BPKP agar melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pertanggungjawaban keuangan untuk melakukan pengadaan barang/jasa melalui e-Purchasing dan e-Tendering.