Komitmen Bangga Buatan Indonesia, Menko Luhut Ungkap Pemerintah Sosialiasi Kebijakan Pembelian dan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Kabinet
kabargolkar.com, JAKARTA - Sebagai tindak lanjut inisiasi pemerintah Indonesia dalam peningkatan pemulihan dan pemanfataan produk dalam negeri, sekaligus menyukseskan program Bangga Buatan Indonesia (BBI). Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menggelar Rapat Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pembelian dan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia pada Kamis (24/02/2022).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi kepada Pemerintah Daerah tentang kebijakan tersebut.
“Tujuan utamanya adalah percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui aksi afirmasi dari Pemda untuk membeli produk dalam negeri sebesar Rp200 triliun melalui e-Purchasing dan e-Tendering pada 2022 yang nantinya akan diresmikan oleh Presiden,” lanjut Menko Luhut.
Menko Luhut menegaskan bahwa prinsip utama aksi afirmatif bagi produk dalam negeri yaitu belanja pemerintah daerah wajib untuk produk dalam negeri, termasuk belanja barang dan jasa. Jika ada impor, maka hal tersebut adalah pengecualian dengan besaran impor maksimal 10%. Pemda yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor tersebut s.d. 5% pada 2023.
“Gubernur dengan Bupati dan Walikota diharapkan dapat mengelola anggaran dengan baik sehingga bisa membangun industri-industri di daerah sehingga dapat menciptakan teknologi, lapangan kerja, dan membangun ekonomi kerakyatan,” jelas Menko Luhut.
Menko Luhut juga menyebutkan tentang pentingnya peran dari anak bangsa untuk membangun daerah dengan inovasi-inovasi khususnya di bidang teknologi.
“Pemerintah Daerah kami harapkan dapat mendorong universitas, anak-anak bangsa untuk menciptakan karya-karya khususnya di bidang teknologi untuk kepentingan pembangunan di daerah,” ungkap Menko Luhut.
Menko Luhut menlanjutkan bahwa pemerintah daerah memilki daya beli yang besar dalam menciptakan permintaan terhadap produk dalam negeri sehingga dapat tercapai proses indutrialisasi, penciptaan lapangan kerja, investasi, dan meningkatkan pertumbuhan UKM/IKM/Artisan baru.