Jelang Pemilu 2024, Politisi Golkar Surabaya Minta Elit Nasional Hindari Narasi yang Memicu Perpecahan

“Kalau terjadi kesinambungan pembangunan, yang diuntungkan adalah rakyat Indonesia bukan pribadi Pak Jokowi,” ujarnya.

“Bahwa Golkar dan Gerindra sebagai bagian dari koalisi pemerintahan mengkomunikasikan hal ini kepada Presiden tentu ini menjadi tradisi tata krama politik (fatsun) yang dipegang oleh Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto, keliru kalau diasumsikan seperti tulisan Prof Denny,” jelasnya.

Dalam demokrasi langsung yang diadopsi Indonesia sejak pemilu tahun 1999, lanjut Toni, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, tujuan dari demokrasi langsung seperti saat ini adalah rakyat yang mengggunakan hak pilihnya di bilik-bilik TPS.

“Agak susah membayangkan kalau ada desain kekuasaan untuk mengarahkan siapa yang akan menjadi pemenang, karena desain pemilu one man one vote, siapa calon Presiden dan calon wakil presiden yang menyenangkan hati rakyat itulah yang akan memenangkan hati rakyat dalam pemilu 2024, ini tentu menjadi tugas kita sebagai kader Partai Golkar untuk semakin mengenalkan secara intens segala rekam jejak Airlangga Hartarto dalam menjaga ekonomi Indonesia selama ini, sehingga rakyat bisa memilih beliau dalam Pilpres mendatang,” tegasnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya ini menjelaskan, dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang, pihaknya berharap semua elemen bangsa, menghadirkan keteduhan dalam setiap narasi dan diskursus yang dikembangkan, sehingga rakyat bisa menyongsong pemilu 2024 dengan hati riang dan gembira sesuai dengan tujuan dari pesta demokrasi itu sendiri.

“Kalau setiap akademisi yang juga menjadi praktisi dan politisi memberikan narasi-narasi yang kurang mencerahkan, kasihan rakyat nanti justru menjadi apolitik, sehingga kita mengalami fase post truth democracy, mari kita sambut pemilu sebagai jembatan perlombaan kebaikan, bukan malah sebaliknya,” pungkasnya.