Jelang Pemilu 2024, Politisi Golkar Surabaya Minta Elit Nasional Hindari Narasi yang Memicu Perpecahan
Oleh NINDY · · Kabar Daerah
Kabargolkar.com - Persaingan politik menjelang Pemilu 2024 mulai memanas. Sebelumnya pun beredar tulisan Denny Indrayana tentang 10 skenario Presiden Joko Widodo memenangkan pemilu Presiden tahun 2024.
Tulisan itu menyebut, mencadangkan calon Presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil Presiden Airlangga Hartarto bertujuan untuk memuluskan kemenangan calon Presiden Ganjar Pranowo menuai reaksi dari internal Partai Golkar.
Terkait hal itu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni berpendapat bahwa di era demokrasi semua warga negara memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan, namun mengenai akurasi pemikiran, hal itu tergantung akal sehat masing-masing warga negara.
“Saya sudah baca tulisan tersebut, dibeberapa hal saya nilai subjektivitasnya terlalu dominan dibandingkan objektivitasnya,” terang mantan advokat ini, saat ditemui di sela-sela acara silahturahmi lebaran.
Pria yang akrab disapa Toni ini menambahkan, di Indonesia posisi Presiden itu sebagai Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, wajar jika kemudian Presiden berkomunikasi aktif dengan seluruh ketua umum partai politik dimasa-masa tahun politik, agar kesinambungan jalannya pemerintahan tetap terlaksana, hal ini merupakan bagian dari tradisi politik kebangsaan yang harus dimiliki oleh semua elit politik.
“Kalau terjadi kesinambungan pembangunan, yang diuntungkan adalah rakyat Indonesia bukan pribadi Pak Jokowi,” ujarnya.
“Saya sudah baca tulisan tersebut, dibeberapa hal saya nilai subjektivitasnya terlalu dominan dibandingkan objektivitasnya,” terang mantan advokat ini, saat ditemui di sela-sela acara silahturahmi lebaran.
Pria yang akrab disapa Toni ini menambahkan, di Indonesia posisi Presiden itu sebagai Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, wajar jika kemudian Presiden berkomunikasi aktif dengan seluruh ketua umum partai politik dimasa-masa tahun politik, agar kesinambungan jalannya pemerintahan tetap terlaksana, hal ini merupakan bagian dari tradisi politik kebangsaan yang harus dimiliki oleh semua elit politik.