Clarine Dieta: Golkar Salah Satu Partai Yang Mendukung Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Kabargolkar.com - Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Clarine Dieta Puspa mengajak, kepada seluruh perempuan di Indonesia, khususnya kaum milenial untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri masing-masing.

Clarine berpendapat, di era demokrasi saat ini, perempuan tidak boleh lagi memposisikan diri sebagai kaum nomor dua setelah laki-laki. 

Menurutnya, sebagai makhluk sosial, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir dan berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Ia pun berharap, pemerintah mendukung pandangan tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap perempuan.

"Sudah waktunya perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kelayakan diri dan kredibilitas untuk berperan lebih sebagai decision maker demi kebaikan Bangsa dan Negara," kata Clarine dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2020). 

Ia menambahkan, perempuan hebat yang saling mendukung satu sama lain dapat mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan. Katanya, perempuan bukan hanya tiang dalam keluarga, tetapi juga penggerak sekaligus penentu dalam seluruh sektor kehidupan. Baik masa kini ataupun masa depan. 

"Kita tidak mau hanya dipandang sebagai manusia yang memiliki tugas di wilayah domestik saja, seperti kasur, sumur dan dapur. Perempuan juga punya hak untuk berperan di sektor kehidupan lain, seperti halnya laki-laki," ujar Calrine. 

Lebih lanjut, ia berpendapat, di dunia politik pemerintah telah memberikan jawaban atas pandangannya tersebut. Di mana, Partai Politik diwajibkan untuk memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusannya dan kuota 30 persen Caleg perempuan. 

Ia berharap kebijakan tersebut dipatuhi oleh seluruh Partai Politik peserta Pemilu dengan memperhatikan regenerasi kader perempuannya dan dapat mendorong minat perempuan untuk terjun ke dunia politik. 

"Jadi harapannya kebijakan tersebut tidak hanya diterapkan sebagai penggugur kewajiban bagi Partai Politik. Tetapi benar-benar dipandang sebagai semangat keberpihakan terhadap kesetaraan gender," tutur Calrine.