Kritik Survei CELIOS, Muyassar Nugroho: Stop Penggiringan Opini Yang Tidak Relevan

Jakarta, 13 Oktober 2026 — Ketua Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Muyassar Nugroho, S.H., M.H., meminta agar lembaga penelitian menjaga objektivitas, transparansi, dan integritas metodologi dalam menyampaikan hasil survei kepada publik. Hal ini disampaikan menyusul publikasi laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada 12 Oktober 2026.

Muyassar menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, ketika kritik disampaikan melalui penelitian dan survei, hasilnya harus didukung metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, pertanyaan yang tidak menggiring responden, serta interpretasi yang sesuai dengan batasan data.

“Kami menghormati kebebasan berpendapat dan kritik masyarakat sipil terhadap pemerintah. Namun, kami juga meminta agar setiap survei yang dipublikasikan kepada masyarakat dilaksanakan secara adil, objektif, dan transparan. Jangan sampai formulasi pertanyaan, pemilihan indikator, atau cara menyajikan hasil justru membentuk persepsi tertentu sebelum publik memahami persoalannya secara utuh,” ujar Muyassar di Jakarta, Selasa (13/10).

Menyoroti Metodologi dan Formulasi Pertanyaan Survei

Muyassar mengajak masyarakat membaca laporan CELIOS secara kritis dan proporsional, dengan memperhatikan metode pengambilan sampel, karakteristik responden, formulasi pertanyaan, serta batasan dalam menarik kesimpulan.

Berdasarkan metodologi yang dicantumkan dalam laporan tersebut, survei masyarakat umum melibatkan 1.142 responden dengan metode non-probability sampling melalui iklan Meta Ads. Sementara itu, survei ahli melibatkan 129 responden dengan metode snowball sampling.

Menurut Muyassar, kedua metode tersebut dapat digunakan untuk tujuan penelitian tertentu. Namun, karena responden tidak dipilih melalui mekanisme pengambilan sampel probabilitas, hasilnya tidak dapat secara otomatis digeneralisasikan sebagai representasi seluruh populasi Indonesia. Oleh sebab itu, keterbatasan metodologis perlu disampaikan secara jelas ketika hasil survei ditafsirkan dan dipublikasikan.