KPPG DAN PAP WOMEN’S WING SINGAPURA PERKUAT POROS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN ASEAN

Kedua organisasi menilai bahwa tantangan utama perempuan Asia Tenggara saat ini tidak lagi semata-mata soal keterwakilan angka, melainkan bagaimana memastikan perempuan memiliki pengaruh substantif dalam menentukan arah kebijakan publik dan pembangunan kawasan.

“Perempuan ASEAN harus menjadi kekuatan strategis yang mampu menjembatani pembangunan ekonomi dengan nilai kemanusiaan, stabilitas sosial dengan keadilan, serta kemajuan teknologi dengan keberlanjutan kehidupan keluarga dan masyarakat,” ujar Ketua Umum PP KPPG dalam pernyataan resminya.

Kaderisasi dan Regenerasi Politik Perempuan

Salah satu agenda utama yang mendapat perhatian besar dalam forum ini adalah strategi kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan perempuan.

PP KPPG menjelaskan pendekatan kaderisasi berlapis yang dikembangkan secara sistematis mulai dari pendidikan politik tingkat akar rumput, pelatihan kepemimpinan daerah, hingga penguatan kapasitas strategis di tingkat nasional. KPPG juga tengah mengembangkan konsep KPPG Leadership Academysebagai platform pendidikan terpadu untuk memperkuat kapasitas perempuan di bidang kepemimpinan, komunikasi publik, kewirausahaan, dan literasi digital.

Delegasi PAP Women’s Wing menyampaikan bahwa keberhasilan peningkatan keterwakilan perempuan di Singapura lahir dari investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan diri, kapasitas, dan keberanian perempuan untuk tampil dalam ruang pengambilan keputusan.

Forum ini juga mencatat capaian penting kedua negara dalam peningkatan representasi perempuan di parlemen. Indonesia saat ini mencatat 127 perempuan anggota DPR RI atau sekitar 21,9 % — angka tertinggi sepanjang sejarah nasional. Sementara Singapura telah mencapai sekitar 32 % keterwakilan perempuan di parlemen melalui pendekatan berbasis ekosistem dan penguatan meritokrasi politik.

Kedua pihak sepakat bahwa keberhasilan tersebut harus diikuti dengan penguatan kualitas kepemimpinan perempuan agar mampu menghasilkan kebijakan publik yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.