Golkar DKI Tegak Lurus DPP Partai Golkar Soal Jusuf Hamka diPilgub Jakarta

Jakarta - DPD Partai Golkar DKI Jakarta menegaskan akan mematuhi keputusan DPP Golkar terkait pencalonan gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta.

"Kami akan menaati keputusan DPP karena urusan pilkada mutlak kewenangan DPP. Karena itu, apapun keputusan DPP Golkar, maka DPD akan siap menjalankan," kata Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Baco menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menawarkan sosok pengusaha tol, Jusuf Hamka atau Babah Alun sebagai pendamping Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk Pilkada Jakarta.

Dia meyakini putusan DPP menawarkan Jusuf Hamka sudah melalui pertimbangan matang dan penuh kajian. Walaupun, Jusuf Hamka tidak pernah mendapat penugasan untuk Jakarta.

Basri Baco menilai duet Kaesang-Jusuf Hamka sudah menjadi tawaran DPP, jika putra bungsu Presiden Jokowi itu memutuskan untuk maju di Pilkada Jakarta.

Namun, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta ini mengaku, sempat terkejut dengan tawaran itu karena di luar yang selama ini dipikirkan pengurus partai.

Selama ini, kata dia, DPD Golkar fokus menyuarakan dukungan kepada Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar sebagai bakal calon gubernur (bacagub) Jakarta.

Nama Zaki merupakan salah satu dari tiga orang yang mendapat penugasan untuk Pilkada Jakarta, sementara dua nama lainnya adalah Wakil Ketua DPP Golkar Erwin Aksa dan Wakil Ketua DPP Golkar Ridwan Kamil.

"Ini di luar prediksi kami semua memang dan Golkar Jakarta sedang dalam persiapan pematangan pasangan ini," tuturnya.

Menurut dia, duet Kaesang-Jusuf Hamka bisa menjadi pasangan "kuda hitam" untuk memenangi pertarungan Pilkada Jakarta 2024. Terlebih berdasarkan survei internal yang dilakukan partai, hampir separuh responden dalam penelitian itu warga Jakarta menginginkan pemimpin baru.

"Ini juga bisa jadi pasangan 'kuda hitam' di Jakarta yang menurut hasil survei internal kami, 57 persen rakyat Jakarta inginkan pemimpin baru, bukan yang pernah memimpin Jakarta," ujarnya.