Ace Hasan: Bantuan di Tengah Wabah Corona Harus Tepat Sasaran
Oleh Muhammad Said · · Kabar Parlemen
kabargolkar.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan program bantuan untuk masyarakat lapisan bawah di tengah wabah virus Corona (COVID-19). Komisi VIII DPR RI meminta agar pembagian tersebut harus sesuai dengan sasaran dan tidak memakai antrean.
"Penerima program perlindungan sosial, seperti PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra-Kerja, haruslah tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan," kata Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily, dalam keterangannya, Rabu (1/4/2020).
Selain itu, agar tepat sasaran, Ace meminta data penerima program bantuan harus valid dan diperbarui. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat.
Ace meminta pembagian bantuan program bantuan tersebut tidak dilaksanakan dengan antrean yang panjang. Sebab, jika tidak, masyarakat tidak dapat menerapkan social distancing.
"Pola distribusi program perlindungan sosial ini jangan menimbulkan masalah baru, misalnya pembagiannya menimbulkan kerumunan dan antrean yang bertolak belakang dengan upaya physical distancing (jaga jarak fisik)," kata Ace.
"Cara-cara konvensional seperti pengiriman uang secara fisik harus dihindari. Bukankah pembagian uang secara tunai atau cash berpotensi juga menjadi persebaran COVID-19 ini," sambungnya.
Oleh sebab itu, pendistribusian bantuan harus menggunakan model transfer dan cashless. Maka dengan sendirinya semua penerima manfaat harus memiliki rekening di perbankan.
"Pertanyaannya, apakah semua keluarga penerima manfaat memilikinya? Bagaimana jika penerimanya tidak memiliki rekening di bank? Selama ini memang kita tahu bahwa KPM PKH dan Kartu Sembako sudah memiliki rekening perbankan. Bagaimana bagi yang belum memiliki dan tidak termasuk dalam DTKS, padahal mereka merupakan kelompok sasaran program semestinya mendapatkan program itu?" ujar politikus Golkar itu.
Ace meminta program perlindungan sosial dipergunakan untuk kebutuhan pokok. Pemerintah harus memastikan ketersediaan logistik di seluruh pelosok daerah agar program perlindungan sosial ini dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.