Azis Syamsuddin Usul Revolusi Imigrasi 4.0, Belajar dari Kasus Harun Masiku

Menurut Azis, sistem imigrasi di Indonesia saat ini sangat kompleks, sebagai contoh dengan adanya dua jenis paspor yaitu elektronik dan non-elektronik.

Kebijakan ini sangat rentan penyalahgunaan dan kesalahan data yang juga berakibat pada buruknya pelayanan imigrasi di daerah-daerah.

"Sudah saatnya kita berbenah diri, membuat kebijakan berdasarkan data yang akurat sehingga setiap kebijakan baru yang muncul bukan lagi membentuk masalah-masalah baru," katanya.

Penggunaan teknologi Blockchain yang diimplementasikan dalam sistem imigrasi 4.0, adminsitrasi passpor dan visa menjadi lebih aman, cepat dan mudah sehingga rekaman traffic setiap orang termonitor secara otomatis, kapan dia meninggalkan bandara, kapan memasuki bandara, kunjungan terakhir ke negara mana saja hingga tindakan mitigasi seperti kerusakan dan kehilangan paspor.

"Sehingga data keberadaannya tidak bisa dimanipulasi dan disimpang-siurkan. Sistem ini telah digunakan PBB dalam pemantauan pengungsi dan pencari suaka. Sehingga mereka bisa dilayani dengan baik,” ujar Azis.

Terkait dengan keberadaan Tim Gabungan yang dibentuk oleh Menkumham Yassona Laoly untuk memverifikasi data keimigrasian Harun Masiku, Azis mengajak masyarakat sabar menunggu saja hasil dan laporannya.

Menkumham Yassona Laoly telah membentuk Tim Gabungan yang terdiri atas unsur Kementerian Komunikasi dan Infromasi, Badan Siber dan Sandi Negara, Direktorat Tindak Pidana Cyber Baresmkrim Polri, dan Ombudsman RI.

Harun Masiku diduga telah pergi ke luar negeri untuk menghindari proses pemeriksaan terkait OTT terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan, tetapi data yang lain mengungkap dia berada di tanah air saat hendak ditangkap.

Kasus ini mengemuka ke publik, dan berujung pencopotan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie oleh Menkumham Yassona Laoly. (Tribunews)