Kabar Golkar

Agung Widyantoro: Komunikasi Pemerintah di Era AI Harus Utamakan Akurasi, Transparansi, dan Kepercayaan Publik

Oleh · · Kabar Parlemen

Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro saat menjadi narasumber dalam FGD bertajuk “Komunikasi Pemerintah di Era Disinformasi dan AI” di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, (19/11)
Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro saat menjadi narasumber dalam FGD bertajuk “Komunikasi Pemerintah di Era Disinformasi dan AI” di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, (19/11)

“Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang kritis, cerdas, dan tidak mudah terpengaruh manipulasi informasi,” ungkapnya.

DPR RI Dorong Regulasi dan Pengawasan Penggunaan AI

Terkait peran kelembagaan, Agung menegaskan bahwa DPR RI memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan perkembangan teknologi AI berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

Melalui fungsi legislasi, DPR RI perlu mendorong regulasi yang adaptif terhadap perkembangan AI dengan tetap menjamin perlindungan masyarakat dan kepastian hukum. Sementara melalui fungsi pengawasan, DPR harus memastikan komunikasi pemerintah berlangsung secara transparan dan akuntabel serta tidak disalahgunakan sebagai instrumen propaganda.

DPR RI juga perlu mendorong penerapan standar etika, mekanisme verifikasi, dan sistem pertanggungjawaban yang jelas dalam penggunaan AI oleh pemerintah. Hal tersebut harus berjalan seimbang dengan perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Selain itu, kebijakan pendidikan nasional perlu terus diperkuat agar mampu mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan kecerdasan artifisial dan perkembangan ekosistem informasi digital.

Kolaborasi Multipihak untuk Membangun Ekosistem Informasi yang Sehat

Agung turut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR RI, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, media massa, masyarakat sipil, dan platform digital dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat.

Platform digital diharapkan meningkatkan tanggung jawab dalam mencegah penyebaran konten manipulatif serta mendorong transparansi algoritma. Sementara itu, media massa harus tetap menjalankan perannya sebagai pilar verifikasi informasi melalui praktik jurnalisme yang profesional dan independen.

Di sisi lain, masyarakat perlu ditempatkan sebagai subjek aktif yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan menilai kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.

Melalui kegiatan FGD ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan komunikasi pemerintah di era kecerdasan artifisial, sekaligus memahami pentingnya literasi digital, etika komunikasi, dan tanggung jawab dalam membangun ruang informasi yang sehat.

Menutup pemaparannya, Agung menegaskan bahwa tantangan di era AI bukan semata-mata melawan disinformasi, tetapi juga membangun masyarakat yang cerdas dalam memilah informasi, pemerintah yang transparan dalam berkomunikasi, serta demokrasi yang kuat dalam menjaga kepercayaan publik.

“Di era kecerdasan artifisial, tantangan kita bukan sekadar melawan disinformasi, tetapi membangun masyarakat yang cerdas dalam memilah informasi, pemerintah yang transparan dalam berkomunikasi, dan demokrasi yang kuat dalam menjaga kepercayaan publik. Sebab, teknologi dapat menciptakan informasi, tetapi integritaslah yang membangun kepercayaan,” pungkasnya.

Tag: Pendidikan, Komunikasi, Pemerintahan, Digital, AgungWidyantoro